Daftar Tuntutan Buruh di Mogok Nasional Jelang Penetapan UMK 2024
Ratusan ribu buruh melakukan mogok nasional awal di kota-kota industri di seluruh Indonesia menjelang batas akhir penetapan upah minumum kabupaten/kota (UMK) 2024. Salah satu tuntutannya adalah agar para gubernur menetapkan besaran UMK sesuai rekomendasi bupati/walikota.
Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan berbagai organisasi buruh di seluruh Indonesia berpartisipasi dalam mogok nasional awal yang digelar pada Kamis, 30 November. Menurut Iqbal, mogok nasional awal sengaja digelar bertepatan dengan batas akhir penetapan UMK 2024 untuk memastikan besarannya sesuai rekomendasi pemerintah kabupaten/kota.
"Kami lihat seperti apa keputusan para gubernur. Kalau tidak sesuai, mungkin mogok nasional akan berlanjut besok," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (30/11).
Ia menjelaskan, para buruh akan berkumpul di kawasan-kawasan industri yang ada di masing-masing wilayah. Selain itu, terdapat massa yang akan mengarah ke pusat pemerintahan, seperti Balai Kota Jakarta dan Balai Kota Jawa Barat.
Said mengatakan, aksi buruh yang besar juga akan dilaksanakan di Surabaya. Ia akan memimpin aksi buruh di Kota Pahlawan itu. Selain Bekasi, Jakarta, dan Surabaya, mogok nasional akan digelar di Bandung Raya, Banteng, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Makassar, Banjarmasin, Batam, dan daerah industri lainnya.
Dua tuntutan buruh dalam mogok nasional:
1. Mendesak gubernur menetapkan UMK 2024 sesuai rekomendasi pemkab/pemkot
Buruh meminta agar para gubernur tidak mengubah besaran kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang telah direkomendasikan bupati/walikota. Menurut Said Iqbal, keputusan UMK di tingkat kabupaten/kota merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah, buruh, dan pengusaha. Hal ini berbeda dengan ketetapan upah minimum provinsi atau UMP yang tidak melibatkan buruh.
