Janji Prabowo Lanjutkan Hilirisasi, Jadikan Indonesia Negara Industri
Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan komitmennya ingin membawa Indonesia menjadi negara industri yang berkembang, bukan sekadar negara pasar, salah satunya dengan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang dimulai oleh Presiden Joko Widodo.
“Kami sudah punya rencana, kami sudah punya kajian, kami sudah punya peta di depan yang kami beri nama pohon industri. Indonesia ingin jadi negara industri, kita tidak mau jadi negara pasar untuk barang-barang lain,” kata Prabowo dalam orasi politiknya di Lebak, Banten, Minggu (3/12).
Menurut dia, Indonesia memegang kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, di antaranya batu bara, nikel, dan kelapa sawit. Menyadari potensi itu, Prabowo meyakini bahwa pemanfaatan SDA secara optimal dapat menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan industri nasional.
Dia menilai keberadaan batu bara sebagai sumber energi, nikel untuk industri logam, dan kelapa sawit sebagai komoditas yang dibutuhkan industri pangan dan energi, memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan sektor industri dengan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan alam.
“Batu bara, nikel, kelapa sawit, semua ada. Sebenarnya ini yang disebut pohon industri kalau diolah, harganya akan naik, kita akan jadi negara industri,” ujarnya.
Prabowo berharap Indonesia tidak hanya menjadi pemain utama dalam ekspor bahan mentah, tetapi juga mampu menciptakan produk bernilai tambah tinggi dalam menciptakan motor, mobil, pesawat terbang, kapal, dan perangkat elektronik.
Dia mengaku optimistis bahwa transformasi itu akan menjadi kunci untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing negara serta menciptakan lapangan kerja, teknologi, dan memberikan nilai tambah bagi produk domestik.
Ketua Umum Partai Gerindra itu memberi contoh kasus nikel menjadi cermin kebijakan strategis bagi Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 2017, nikel diekspor sebagai bahan mentah, menyumbang penghasilan sekitar US$ 3,3 miliar atau sekitar Rp 50 triliun.
Namun, pada 2020, Presiden Jokowi mengeluarkan larangan ekspor nikel mentah, mewajibkan pengolahan di dalam negeri atau hilirisasi. Hasilnya, setelah kebijakan tersebut diterapkan, penerimaan dari sektor nikel melonjak drastis menjadi US$ 33,8 miliar, naik sepuluh kali lipat.
Kebijakan ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan diversifikasi industri, tetapi juga membuktikan potensi besar Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
“Jadi, kita tidak mau lagi menjual barang-barang kita mudah. Tidak boleh menjual gelondongan mentah. Harus diolah di Indonesia,” katanya.
Karena itu Prabowo berkomitmen akan meningkatkan kecerdasan anak-anak generasi bangsa sehingga bisa menjadi SDM yang unggul dan berdaya saing di level global dengan pendidikan yang memadai.
“Anak-anak kita harus kuat, harus pintar. Ibu-ibu yang hamil pun akan kami beri dukungan gizi karena mereka adalah yang mengandung anak-anak Indonesia. Kita sekarang tidak mau lagi ada anak Indonesia yang kekurangan gizi, stunting, tidak boleh ada lagi istilah itu di bumi Indonesia,” ujar Prabowo.
