Bahlil Klaim OSS BKPM Mandek di Era Tom Lembong

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan lambatnya penerbitan sistem perizinan Online Single Submission atau OSS disebabkan oleh Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong. Menurutnya, Tom Lembong menolak keterlibatan OSS dalam sistem investasi saat menjabat.

Bahlil menceritakan penolakan tersebut terjadi pada 2018-2019 saat Mantan Menteri koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mendorong penerbitan OSS pada 2018. Oleh karena itu, Bahlil menilai penerbitan OSS dalam administrasi investasi dipengaruhi oleh kepemimpinan di BKPM.

"2018 ini adalah tahun yang sangat pelik karena pemimpin terdahulu menolak OSS ada di BKPM. Sekali lagi, ini menyangkut kepemimpinan, bukan 'omon-omon' saja," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (24/1).

OSS mulai digagas pada 2017 dan diterbitkan pada 2018 saat Tom Lembong memimpi BKPM melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Namun OSS baru berjalan penuh di BKPM pada 2020 saat Bahlil menjabat sebagai Kepala BKPM.

Bahlil mengatakan, peningkatan tersebut terjadi karena dirinya memutuskan untuk fokus memberikan ruang dan pelayanan terbaik pada dunia usaha. Ia memaparkan lonjakan penerbitan izin usaha saat diri nya menjabat.

Bahlil mendata nomor izin berusaha atau NIB yang diterbitkan BKPM melalui OSS pada 2018 hanya 150.501 nomor atau 829 NIB per hari. Angka tersebut naik lebih dari lima kali lipat menjadi 704.417 NIB pada 2019 atau 1.927 NIB per hari saat Bahlil menjabat Kepala BKPM. 

Pada 2023, Bahlil mendata jumlah NIB yang diterbitkan mencapai 4,06 juta nomor atau 11.096 NIB per hari. Angka tersebut naik 64% dari capaian 2022 sejumlah 2,47 juta NIB atau 6.785 NIB per hari.

"Ini bentuk contoh saja antara tamatan Harvard dan universitas di Papua. Tidak boleh jadi mata-mata asing di Republik ini karena negara ini kami yang tahu," ujarnya.

Di samping itu, Bahlil mendata realisasi investasi oleh Usaha Mikro dan Kecil mencapai Rp 278,1 triliun sepanjang 2023. Investasi oleh usaha mikro tercatat lebih besar dari usaha kecil atau senilai Rp 155,1 triliun pada 3,34 juta proyek.

Nilai investasi yang dilakukan pelaku usaha kecil mencapai Rp 123 triliun untuk 426.157 pelaku usaha. Mayoritas atau 82,5% dari investasi usaha mikro dan kecil dilakukan oleh pelaku pengusaha di bidang perdagangan dan jasa yang mencapai Rp 229,6 triliun.

"Pelaku UMK adalah bagian dari investor dan mereka sangat bagus sekali karena mempekerjakan orang-orang di desa. Tenaga kerja yang diserap juga banyak sampai sekitar 4 juta orang," katanya.

Kemenves mencatat, mayoritas investasi oleh usaha mikro dan kecil ditanamkan pada proyek perdagangan dan reparasi yang mencapai Rp 97,6 triliun pada 1,52 juta proyek. Capaian tersebut diikuti oleh investasi di proyek jasa lainnya senilai Rp 59,9 triliun pada 537.144 proyek.

Investasi usaha mikro dan kecil paling banyak terjadi di Jawa Barat senilai Rp 48,1 triliun pada 701.117 proyek. Capaian tersebut diikuti DKI Jakarta senilai Rp 38,2 triliun, Jawa Timur senilai Rp 32,1  triliun, Jawa Tengah senilai Rp 20,9 triliun, dan Banten senilai Rp 17 triliun.

"Kalau pelaku UMK pasti ada di Jawa. Kalau mau perbanyak pelaku MK di Papua, kami harus tambah zikir lagi," ujarnya.