PR Besar Kementerian ATR yang Harus Dikebut AHY

Andi M. Arief
22 Februari 2024, 08:51
AHY, kementerian ATR, menteri ATR
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono bersiap menyampaikan sambutan saat serah terima jabatan di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Agus Harimurti Yudhoyono menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 Kabinet Indonesia Maju.
Button AI Summarize

Presiden Joko Widodo menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang di pengujung pemerintahannya yang hanya tersisa kurang dari delapan bulan. Kementerian ATR masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam memberantas mafia tanah. 

Hal ini juga menjadi wejangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Hadi Tjahjanto yang sebelumnya menjadi Menteri ATR saat melakukan serah terima jabatan kepada AHY.  "Tetap gebuk mafia tanah, tidak usah takut. Program sertifikasi dan pendaftaran tanah itu kunci meredam mafia tanah," kata Hadi di Kementerian ATR, Rabu (21/2).

Center of Economic and Law Studies atau Celios menilai,  pergantian Menteri Agraria dan Tata Ruang dengan mengangkat AHY sebenarnya  kontraproduktif terhadap target kinerja kementerian tersebut. AHY hanya memiliki sisa waktu yang sempit untuk menyelesaikan pekerjaan rumah Kementerian ATR.

Salah satu PR besar Kementerian ATR adalah untuk mencapai target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. PTSL merupakan program untuk memberi jaminan kepastian hukum dan hak atas tanah milik masyarakat secara gratis. Program sertifikasi ini berlangsung sejak 2018 hingga 2025.

Pemerintah menargetkan penerbitan 120 juta bidang PTSL pada tahun ini dan 126 juta bidang PTSL pada 2025. Total PTSL yang telah diterbitkan hingga akhir 2023 mencapai 110 juta bidang tanah.

Fikri menilai pergantian Menteri ATR menjadi AHY dapat mempengaruhi pendekatan politik dan hukum dalam capaian target tersebut. Selain itu, Fikri mencatat pemerintah belum pernah menerbitkan bidang tanah PTSL lebih dari 10 juta bidang sejak 2018.

Halaman:
Reporter: Andi M. Arief
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...