Berita Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia - Kabar Terkini

Kementeria Agraria dan Tata Ruang mengungkapkan progres percepatan penyelesaian permasalahan lahan dan investasi di Ibu Kota Nusantara.

Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional segera menerbitkan edaran baru menyangkut pertanahan di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

KPK menjadwalkan klarifikasi LHKPN Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra. Berapa total Harta Sudarman

Polemik status tanah di wilayah sekitar depo BBM milik Pertamina, Plumpang mencuat lagi pasca-kebakaran besar yang terjadi Jumat malam, 3 Maret 2023 lalu. Siapa pemilik tanah yang sebenarnya?

Hingga Agustus 2022, KAI telah melakukan penertiban asetnya berupa tanah dan bangunan di wilayah kerja. Melalui penertiban tersebut, KAI menyelamatkan asetnya hingga Rp 1,02 triliun.

Presiden Jokowi meminta agar enteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto untuk menyelesaikan proses sertfikasi tanah.

Hengki menjelaskan modus operandi yang dilakukan mafia tanah tergolong baru dan menimbulkan banyak korban

Ada dua politisi PDIP yang menjadi calon kuat Menteri PAN-RB,

Saat ini sertifikat lahan di Bogor belum dicabut demi ketenangan masyarakat. BPN, Satgas BLBI, dan Kemenkeu sepakat melepas aset tersebut.

Menteri ATR Hadi Tjahjanto mengatakan mengatakan objek redistribusi tanah yang berada di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu telah dilegalisasi melalui program redistribusi tanah.

Presiden Joko Widodo melantik mantan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6).

Jika benar Zulkifli akan mengisi posisi sebagai Menteri ATR pada reshuffle Jokowi kali ini, maka posisi Sofyan Djalil akan bergeser.

Beberapa notaris juga menyampaikan keberatan dengan kewajiban persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam transaksi jual beli tanah yang berlaku mulai 1 Maret 2022.

BPN tengah menyiapkan sistem untuk memeriksa status kepesertaan BPJS Kesehatan dari para pembeli tanah.

Presiden Jokowi menerbitkan Perpres yang mengatur pembentukan Bank Tanah pada akhir Desember 2021. Aturan ini terbit setelah MK memerintahkan pemerintah dan DPR merevisi UU Cipta Kerja.