Berita Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia - Kabar Terkini

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan telah menyiapkan skema untuk menyelesaikan 2.086 hektare lahan bermasalah di IKN.

Satgas Anti-Mafia Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap dua kasus mafia tanah yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi dan Pamekasan, Jawa Timur.

Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY hanya memiliki waktu delapan bulan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang di pemerintahan Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menaikan tunjangan kinerja Pegawai Kementerian ATR/BPN. Kenaikan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2024.

Ombudsman RI membenarkan ada 3.000 permohonan layanan legalitas tanah yang terbengkalai di wilayah Ibu Kota Nusantata atau IKN.

Kementeria Agraria dan Tata Ruang mengungkapkan progres percepatan penyelesaian permasalahan lahan dan investasi di Ibu Kota Nusantara.

Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional segera menerbitkan edaran baru menyangkut pertanahan di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

KPK menjadwalkan klarifikasi LHKPN Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra. Berapa total Harta Sudarman

Polemik status tanah di wilayah sekitar depo BBM milik Pertamina, Plumpang mencuat lagi pasca-kebakaran besar yang terjadi Jumat malam, 3 Maret 2023 lalu. Siapa pemilik tanah yang sebenarnya?

Hingga Agustus 2022, KAI telah melakukan penertiban asetnya berupa tanah dan bangunan di wilayah kerja. Melalui penertiban tersebut, KAI menyelamatkan asetnya hingga Rp 1,02 triliun.

Presiden Jokowi meminta agar enteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto untuk menyelesaikan proses sertfikasi tanah.

Hengki menjelaskan modus operandi yang dilakukan mafia tanah tergolong baru dan menimbulkan banyak korban

Ada dua politisi PDIP yang menjadi calon kuat Menteri PAN-RB,

Saat ini sertifikat lahan di Bogor belum dicabut demi ketenangan masyarakat. BPN, Satgas BLBI, dan Kemenkeu sepakat melepas aset tersebut.

Menteri ATR Hadi Tjahjanto mengatakan mengatakan objek redistribusi tanah yang berada di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu telah dilegalisasi melalui program redistribusi tanah.