Ma'ruf Amin Bantah Program Makan Siang Gratis akan Gunakan Dana BOS

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah saat ini belum memetakan sumber pendanaan dari program makan siang dan susu gratis. Pernyataan ini sekaligus menepis wacana penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program yang diusung calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Ma'ruf mengatakan,  jajaran kabinet saat ini tengah menyesuaikan penetapan rancangan anggaran pendapatan dan belanja (APBN) 2025. Rancangan anggaran ini akan digunakan untuk menjalankan program dan roda pemerintahan dari presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.

"Anggaran 2025 itu kan yang menggunakan pemerintah yang akan datang, tapi penetapannya kan oleh pemerintah yang sekarang. Ini untuk mengantisipasi apa-apa yang menjadi program daripada pemerintah yang akan datang itu," kata Ma'ruf saat menyampaikan keterangan pers di Youtube Wakil Presiden Republik Indonesia, pada Kamis (7/3).

Ma'ruf menyebut pembahasan rancangan APBN 2025 saat ini masih umum dan belum masuk ke dalam program spesifik, seperti makan siang dan susu gratis. Dia juga mengatakan, pemerintah belum membahas sumber daya yang akan digunakan untuk menggulirkan beragam program di masa pemerintahan selanjutnya.

"Belum spesifik seperti makan siang dan saya kira itu wacana yang mungkin muncul saja, bukan dari keputusan pemerintah yang sudah menetapkan. Saya kira belum ada hal-hal yang pasti seperti itu," ujar Ma'ruf.

Mantan Bupati Tangerang sekaligus Tenaga Ahli Menko Perekonomian Ahmed Zaki sebelumnya mengatakan, makan siang gratis ini menjadi bagian program yang bertujuan untuk menekan stunting, memperbaiki gizi anak, dan pemberdayaan UMKM. Program ini bernama anak sehat dan sejahtera (Aksara).

Pendanaan program ini diusulkan dari dana BOS Spesifik atau BOS Afirmasi, di luar BOS reguler. "Ini bisa dari rekening terpisah dari BOS Reguler ke BOS Afirmasi agar pemantauan anggaran jelas dan tertib,” ujar Zaki di Tangerang pada Kamis (29/2).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menghitung perkiraan biaya pelaksanaan program makan siang dan susu gratis sebesar Rp 185,2 triliun pada 2025. Angka ini muncul dalam pembahasan di rapat kabinet dipimpin Presiden Jokowi di Istana, Senin (26/2).

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Katadata.co.id, perkiraan kebutuhan dana tersebut untuk beberapa kategori sasaran. Pertama, pemberian makan siang dan susu gratis membutuhkan dana Rp 100,8 triliun per tahun, terdiri dari dana makan siang gratis sebesar Rp 75,6 triliun dan susu gratis Rp 25,2 triliun.

Proyeksi anggaran makan siang dan susu gratis ini dibuat asumsi biaya makan siang gratis per hari sebesar Rp 15 ribu per anak dan biaya susu UHT Rp 5 ribu per anak.

Proyeksi anggaran tersebut dibuat dengan asumsi 57,98 juta anak usia sekolah yang akan menerima paket makan siang dan susu gratis nantinya selama hari efektif sekolah 255 hari per tahun.

Kedua, kebutuhan pendanaan untuk bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil yang juga masuk dalam sasaran program makan siang dan susu gratis. Perkiraannya biaya bantuan gizi untuk balita Rp 75,2 triliun per tahun.

Hitungan ini mengacu pada kalkulasi biaya untuk 30,2 juta balita yang mendapat bantuan Rp 20 ribu per hari. Bantuan gizi itu akan disalurkan secara berkelanjutan selama setahun penuh atau 365 hari.

Ketiga, estimasi alokasi dana untuk bantuan gizi untuk ibu hamil sebesar Rp 9,2 triliun per tahun, yang termasuk dalam bagian program makan siang gratis. Bappenas mengacu pada data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menghitung 4,8 juta ibu hamil.

Para ibu hamil akan mendapat jatah bantuan gizi senilai Rp 20 ribu per hari selama masa kehamilan sepanjang 280 hari kehamilan.