Menkop Tenten Ingin Undur Target Sertifikasi Halal UMKM
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong penundaan implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Beleid tersebut mengatur semua bidang usaha harus memiliki sertifikasi halal terhadap seluruh produknya paling lambat 17 Oktober 2024.
Teten menilai, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tidak mungkin membuat semua Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki sertifikat halal pada semua produknya. Ini karena jumlah usaha mikro dan kecil di dalam negeri berdasarkan data BPS mencapai 3,9 juta unit pada 2019.
Teten mengaku usulan baru dilayangkan secara informal ke pihak terkait, namun belum didorong secara tertulis. "Menurut saya, target implementasi kewajiban kepemilikan sertifikat halal tidak bisa tercapai. Tidak mungkin semua UMKM kita memenuhi semua standar sertifikasi halal," kata Teten di kantornya, Jumat (8/3).
Teten tidak menginformasikan hingga kapan sebaiknya tenggat waktu UU No. 33 Tahun 2014 ditunda. Menurutnya, pemangku kepentingan harus menghitung kemampuan BPJPH dalam menerbitkan sertifikasi halal. "Hal tersebut penting supaya UU No. 33 Tahun 2014 tidak terlalu sering direvisi," katanya.
Ia pun menawarkan agar BPJPH melonggarkan persyaratan sertifikasi halal dengan skema self-declare. Dengan kata lain, pelaku UMKM dapat menyatakan produknya halal jika bahan baku yang digunakan sudah pasti halal.
"Mestinya penerbitan sertifikasi halal tidak dipersulit, dideklarasi sendiri saja," ujarnya.
