Pemerintah Longgarkan Aturan Barang Bawaan Luar Negeri Khusus TKI
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menyeut, pemerintah akan menghapus sebagian syarat barang bawaan dari dalam negeri khusus untuk Pekerja Migran Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Syarat yang akan dihapus antara lain terkait kuantitas barang bawaan.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, syarat kuantitas tersebut dihapus sebagai penghargaan kepada PMI. Menurutnya, penghapusan syarat kuantitas tersebut berlaku mulai hari ini, Selasa (16/4).
"Kasihan PMI bertahun-tahun bekerja dan mengumpulkan uang lalu membeli barang sebagai oleh-oleh dan ke dalam negeri hanya untuk dimusnahkan negara," kata Benny di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (16/4).
Pemerintah mengatur bea masuk barang bawaan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023. Setidaknya ada 10 barang bawaan yang diatur dalam beleid tersebut, yakni:
- Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi: 5 lembar kondisi baru dan 15 lembar kondisi tidak baru
- Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya: 5 unit
- Barang Elektronik kecuali Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet: 2 unit
- Alas Kaki: 2 pasang
- Kosmetik dan perbekalan Keseahtan Rumah Tangga: 5 unit
- Mainan Anak: 4 unit
- Tas: 2 unit
- Makanan dan Minuman kecuali Minuman Beralkohol: 10 unit
- Perlengkapan Rumah Tangga: 5 unit
- Perlengkapan Sekolah: 10 unit
Benny menjelaskan, seluruh barang tersebut saat ini boleh masuk di dalam negeri tanpa jumlah maksimal. Namun Benny menekankan syarat nilai barang masih berlaku, yakni US$ 1.500 per tahun saat tiba di dalam negeri. Seorang PMI hanya boleh mengirimkan barang senilai US$ 500 per pengiriman dengan maksimal pengiriman tiga kali per tahun.
Benny berpendapat, penghapusan syarat kuantitas tersebut akan meringankan beban barang yang ditahan di pelabuhan. Ini karena Benny mendata barang milik PMI berkontribusi hingga 57% barang yang disimpan petugas Bea dan Cukai di pelabuhan.
