BP2MI: Moratorium TKI Bakal Sulit Dicabut Imbas Konflik Israel-Iran
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menyatakan konflik Iran-Israel akan mempersulit pencabutan moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia atau PMI ke Timur Tengah. Moratorium tersebut berlaku sejak 2015.
Pemerintah mewacanakan pencabutan moratorium tersebut pada tahun lalu tetapi tidak terealisasi. Kepala BP2MI Benny Rhamdani berencana melakukan rapat antisipasi dengan beberapa pihak dalam waktu dekat, seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan.
"Konflik Iran-Israel pasti akan ada hambatan kalau konflik itu pecah jadi konflik yang sangat serius. Oleh karena itu, konflik tersebut harus dievaluasi secepatnya," kata Benny di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (16/4).
Benny mencatat sepertiga dari total PMI di seluruh dunia atau sekitar 1,5 juta kini berada di Timur Tengah. Oleh karena itu, Benny berpendapat pemerintah harus mengantisipasi eskalasi konflik tersebut.
Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury mengaku pemerintah menyiapkan mitigasi dalam skenario konflik Iran-Israel berkepanjangan. Walau demikian, Pahala menekankan arah diplomasi nasional dalam menanggapi konflik tersebut adalah mengurangi eskalasi.
Oleh karena itu, Pahala menyampaikan pemerintah akan memantau tiga aspek terkait konflik Iran-Israel dalam waktu dekat. Pertama, pengaruh konflik tersebut pada kenaikan harga energi. Kedua, pengaruh konflik ke harga pangan di dalam negeri.
Ketiga, pengaruh konflik Iran-Israel ke premium resiko investasi dan keluarnya dana asing dari dalam negeri. "Ini yang akna kami monitor seperti apa dampak konflik di Timur Tengah ke dalam negeri," ujarnya.
