Ditolak Negara Maju, RI akan Usulkan Lagi Global Water Fund
Membuat ringkasan dengan AI
Global Water Fund atau GWF gagal dibentuk dalam pertemuan Unesco belum lama ini. Walau demikian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menargetkan agar GWF dapat dibentuk pada World Water Forum 2024 di Bali.
Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air Kementerian PUPR Muhammad Rizal mengatakan pembentukan GWF di Perancis gagal akibat penolakan dari negara-negara maju.
Menurutnya, argumen negara maju saat itu adalah pendanaan infrastruktur sumber daya air masih dapat memanfaatkan dana dari World Bank maupun Asian Development Bank (ADB).
"Negara maju seperti Jerman bilang pakai dana dari ADB dan World Bank saja. Namun pemerintah Indonesia berencana tetap ngotot mengusulkan pembentukan GWF," kata Rizal di Menara Kadin, Selasa (7/5).
Rizal menjelaskan pengoperasian GWF akan mirip dengan Indonesian Water Fund maupun Pandemic Fund. Dengan kata lain, GWF akan dikelola bersama-sama untuk keperluan khusus air. Sementara itu, sumber dana GWF akan beragam dan disalurkan ke beberapa pihak.
Oleh karena itu, Rizal menyampaikan sebuah negara bisa mendapatkan pendanaan dari GWF dengan dua skema, yakni hibah atau kredit murah.
Walau demikian, Rizal mengaku belum dapat memastikan kesuksesan penerbitan GWF pada World Water Forum 2024. "Karena sidang di Unesco belum lama ini masih belum terlalu sepakat terkait pembentukan GWF," ujarnya.
Untuk diketahui, kebutuhan investasi infrastruktur air hingga 2030 mencapai US$ 1,7 triliun atau Rp 26,38 kuadriliun. Dengan kata lain, pemerintah butuh investasi hingga Rp 3,83 kuadriliun per tahun mulai 2024.
Sebagian infrastruktur air yang dimaksud adalah bendungan, saluran perpipaan, sanitasi, dan sistem penyediaan air minum. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nani Hendiarti menyoroti infrastruktur akses air minum atau sistem perpipaan.
Target pemerintah adalah 30% air minum masyarakat berasal dari air pipa, sedangkan saat ini baru sekitar 20%. "Untuk meningkatkan sistem perpipaan menjadi 30% butuh dana sekitar Rp 123 triliun. Ini artinya terbuka peluang investasi untuk isu air di dalam negeri," kata Nani dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/1).
Skala investasi yang dibutuhkan di bidang air bervariasi dari skala kecil di pedesaan hingga skala besar di perkotaan. Pemerintah berencana mengumpulkan dana tersebut dengan skema pendanaan campuran atau blended finance.
Karena itu, pemerintah akan menggelar pertemuan para investor pada World Water Forum ke-10 di Bali pada tahun ini. Untuk diketahui, WWF ke-10 akan digelar pada 18 hingga 24 Mei 2024.WWF akan dihadiri oleh 30 ribu orang dari 180 negara yang dijadwalkan menghadiri 214 hari selama tujuh hari tersebut.
