Teten Ingin Aturan Pembiayaan hingga Logistik Diubah untuk Dorong UMKM Ekspor
![UMKM, ekspor, teten](https://cdn1.katadata.co.id/media/images/thumb/2024/07/22/2024_07_22-16_30_04_158d1626-4810-11ef-a7b1-0242ac120009_960x640_thumb.jpg)
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki akan mendorong agar aturan pembiayaan perbankan ke Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari perbankan. Ini penting untuk mendorong pelaku UMKM masuk ke pasar global.
Teten mengatakan, perbankan masih menggunakan credit scoring dalam pemberian kredit ke UMKM. Pada saat yang sama, 30 juta pelaku UMKM belum masuk ke sistem perbankan yang membuat UMKM tersebut tidak memiliki credit scoring.
"Walaupun kami juga memikirkan pengembangan pembiayaan dari sektor swasta, seperti dari modal ventura, sekuritas, crowdfunding atau urun dana, dan sebagainya," kata Teten di Gedung Smesco Indonesia, Rabu (24/7).
Teten mengatakan, pembiayaan tersebut dapat membantu UMKM untuk mengatasi masalah kapasitas produksi. Namun peningkatan produksi tersebut masih harus dibarengi dengan pendampingan oleh pemerintah.
Selain itu, Teten berencana untuk menyesuaikan kebijakan logistik yang membantu UMKM masuk ke pasar ekspor. UMKM perlu mendapatkan dukungan dalam hal pengolahan produknya ke negara tujuan.
Teten mencontohkan, fasilitasi ekspor oleh Kementerian Keuangan untuk eksportir ikan hias. Teten menilai bantuan tersebut membuat industri ikan hias nasional menggeser Singapura dari peringkat dua dunia.
"Kami sedang membicarakan penyesuaian kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung UMKM dalam negeri, seperti yang bergerak di bidang perkebunan, pertambgann hasil pertanian, dan kelautan. Bidang-bidang tersebut sebenarnya bisa jadi basis industri ke depan," ujarnya.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, pembiayaan pada pelaku UMKM seperti masalah ayam dan telur. Oleh karena itu, Arsjad menilai perlu ada intervensi pemerintah terkait pembiayaan UMKM dari perbankan.
Pembiayaan UMKM melalui perbankan membutuhkan bentuk badan usaha yang jelas. Pada saat yang sama, mayoritas usaha mikro belum masuk ke dalam sistem perbankan nasional. Oleh karena itu, Arsjad menyampaikan intervensi pembiayaan tersebut harus dibedakan sesuai dengan skala UMKM.
"Pembiayaan UMKM dari perbankan jadi kunci. Ada program-program Kadin yang bisa disinergikan dengan pemerintah, karena intervensi ke usaha mikro akan berbeda dengan usaha kecil maupun menengah. Ini yang sedang kami diskusikan," kata Arsjad.
Teten sebelumnya melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas sistem innovative credit scoring atau ICS bagi pelaku UMKM. Sri Mulyani mengaku akan membahas ICS untuk UMKM lebih lanjut dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
ICS memiliki peran dalam menilai kelayakan calon debitur secara tepat waktu dan akurat, terutama dalam kelompok debitur unbanked dan underbanked. Sehingga, makin banyak kelompok masyarakat yang bisa mengakses kredit.
"Saya sampaikan kepada Pak Teten, saya menyambut baik penerapan ICS bagi UMKM ini. Saya akan diskusikan lebih lanjut dengan rekan-rekan KSSK terkait ICS ini," kata Sri Mulyani dalam unggahan instagramnya, Kamis (11/7).