Pemerintah akan Bangun 50 Bendungan hingga 2029
Buat ringkasan dengan AI
Pemerintah berencana membangun 50 unit bendungan hingga 2029. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan, pembangunan bendungan ini dilakukan untuk mengatasi defisit air ke irigasi yang mencapai 20% atau sekitar 1,4 juta hektare dari total 7,3 juta hektare daerah irigasi nasional.
Basuki menjelaskan, jumlah bendungan pada tahun ini akan bertambah 61 unit menjadi sekitar 300 unit.
"Pasokan air dari bendungan ke daerah irigasi dapat meningkatkan frekuensi tanam di daerah irigasi menjadi setidaknya dua sampai tiga kali setahun," kata Basuki di kantornya, Jumat (2/8).
Basuki menjelaskan daerah irigasi tanpa pasokan air bendungan hanya mengandalkan sumber air dari sungai maupun air hujan. Skema tersebut tidak efektif lantaran frekuensi penanaman pangan hanya mencapai sekali setahun.
Ia pun memaparkan capaian pembangunan bendungan di Korea Selatan yang telah mencapai sekitar 19.000 unit pada tahun ini. Untuk diketahui, hari kemerdekaan Korea Selatan adalah 15 Agustus 1945 atau dua hari lebih cepat dari hari kemerdekaan Indonesia.
"Kami tidak membandingkan capaian pembangunan bendungan dengan Korea Selatan. Kalau di Cina, jumlah bendungan saat ini sudah 98.000 unit, sedangkan kita baru 300 bendungan kalau 60 bendungan sejak 2014 rampung tahun ini," ujarnya.
Basuki menilai, kelanjutan pembangunan bendungan menjadi penting mengingat karakter Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan demikian, tidak semua pulau saat ini memiliki bendungan untuk meningkatkan frekuensi penanaman tanaman pangan.
Pemerintah menargetkan penyelesaian 19 unit bendungan hingga masa akhir periode Presiden Joko Widodo dari target 28 bendungan pada tahun ini. Penyelesaian sembilan bendungan akan diserahkan ke pemerintahan selanjutnya.
Basuki sebelumnya mengatakan, pemerintah belum dapat menyelesaikan tujuh bendungan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada saat yang sama, Ia berencana membangun dua bendungan baru pada tahun ini, yakni Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara dan Bendungan Kedunglanggar di Jawa Tengah.
"Seluruh pekerjaan konstruksi pada 2024 lebih banyak rampung pada semester pertama 2024, kecuali beberapa paket infrastruktur kontrak tahun jamak yang baru dimulai pada Oktober 2023, seperti Bendungan Pelosika," ujar Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Senin (1/4)
Tujuh bendungan yang tidak akan rampung pada 2024 adalah Bendungan Karangnongko di Jawa Timur, Cabean di Jawa Tengah, Jenelata di Sulawesi Selatan, Riam Kiwa di Kalimantan Selatan, Mbay di Nusa Tenggara Timur, dan dua bendungan di Jawa Barat, yakni Cibeet dan Cijurey.
