Kronologi Kisruh Dualisme Ketua Umum Kadin, Benarkah Sudah Berakhir Damai?

Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie bertemu pada pekan lalu difasilitasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia, membahas perseteruan dualisme kepemimpinan Kamar Dagang Indonesia atau Kadin. Keduanya mengaku sudah berdamai, tetapi tak memberikan pernyataan bersama terkait siapa kini Ketua Umum Kadin yang sah. 

Perseteruan terkait dualisme kepemimpinan di tubuh Kadin berawal dari Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub yang digelar sejumlah anggota pada Sabtu (14/9) di Hotel St Regis, Jakarta. Munaslub tersebut menggulingkan Arsjad Rasjid dan mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin yang baru.

Arsjad dinilai melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART Kadin, terutama terkait posisinya dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pemilu 2024. 

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo yang hadir saat Munaslub menyebut, acara tersebut dihadiri 28  Kadin Provinsi dan 25 Asosiasi. Bambang menyebut kepemiminan Kadin di bawah Anindya sah dan tak menyalahi AD/ART organisasi lantaran pimpinan Kadin daerah mayoritas dan sudah aklamasi. 

Anindya usai Munaslub pun menyatakan, penunjukan dirinya sebagai Ketua Umum Kadin dalam Munaslub 2024 bukanlah upaya perebutan kekuasaan. Menurutnya, hal tersebut sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Di sisi lain, sejumlah anggota Kadin menolak mengakui Munaslub tersebut. Arsjar Rasjid dan sejumlah anggota Kadin mengklaim Munaslub tersebut tidak sah dan siap memperkarakannya di pengadilan. 

Dalam konferensi pers sehari setelah Munaslub, Arsjad menghadirkan 21 dari 35 Ketua Kadin Provinsi yang membawa seluruh surat-surat yang berkaitan dengan Kadin. Dia menyebut seluruh perwakilan Kadin Provinsi yang hadir dalam konferensi pers juga menolak dan tidak mengakui terselenggaranya Munaslub.

Setelah seteru selama dua pekan dengan beberapa konferensi pers dari kedua kubu, Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie akhirnya bertemu pada akhir pekan lalu. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Arsjad, Anindya, dan Bahlil mengunggah pertemuan tersebut di akun Instagram masing-masing, memberikan pernyataan terkait menjaga kesatuan Kadin. Namun, tidak ada pernyataan resmi bersama terkait solusi yang akan ditempuh terkait dualisme kepemimpinan tersebut. 

"Ini sahabat saya Pak Arsjad dan Pak Anin, dan dua-duanya sudah insyaf untuk menjalankan organisasi yang baik dan mereka berdua sudah paten sudah kami ketemu dan kami sudah saling memaafkan dan kami pikir Kadin ke depan harus jadi lebih baik dan kami semua akan menjalankannya," kata Bahlil.

Sehari setelah pertemuan tersebut, Anindya usai menghadiri Dialog Kebangsaan IKA Unpad mengaku akan mengakomidasi semua masukan yang diterimanya. Ia pun menawarkan posisi Dewan Pertimbangan kepada Arsjad. 

"Karena sudah diberikan amanat, 14 September jadi Ketua Umum, saya sangat terbuka apabila Pak Arsjad mendampingi saya tentunya di Dewan Pertimbangan," kata Anindya, Sabtu (28/9). 

Berdasarkan informasi yang diterima Katadata.co.id dari sejumlah sumber,  kedua pihak bersepakat untuk mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional yang semula dijadwalkan pada 2026. Dalam Munas itu, nantinya disepakati untuk mengesahkan Anindya menjabat sebagai Ketua Umum Kadin.

Namun, Arsjad pada Minggu (29/9) menyatakan, hanya ada dua solusi terkait permasalahan dualisme di Kadin, yakni melalui pengadilan atau musyawarah. Jika melalui pengadilan, menurut Arsjad, akan dibahas satu per satu terkait pasal, pelanggaran, dan sanksi. 

"Kedua, melalui musyawarah, seperti nilai bangsa kita, musyawarah mufakat. Kumpul, silaturahmi, diskusi, mendengarkan aspirasi, dan tentu sesuai aturan." ujar Arsjad dalam video yang diunggah melalui akun Instagramnya, Minggu (28/9). 

Ia menekankan, pengusaha harus solutif dan bijak, serta tidak saling menyalahkan dalam menyelesaikan dinamikan ini. Ia juga mengingatkan penyelesaian persoalan ini harus taat pada hukum dan aturan.

Riwayat Perebutan Kursi Ketua Umum Kadin Arsjad vs Anindya

Prebutan kursi kepemimpinan Kadin antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid bermula pada 2021. Saat itu, kedua nama tersebut muncul sebagai kandidat utama menggantikan Rosan Roeslani, Ketua Umum Kadin periode 2015-2020.  Arsjad Rasjid yang terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, setelah perwakilan Kadin Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. 

Dalam pertemuan tersebut, Rosan mengumumkan hasil musyawarah mufakat yang menunjuk Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin, sementara Anindya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin. Hasil musyawarah ini juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden Jokowi, yang kemudian memberikan apresiasi atas keputusan tersebut.

Penunjukan Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin bukanlah tanpa gejolak. Sempat muncul rumor bahwa jika kongres Kadin yang direncanakan di Bali pada awalnya terlaksana sesuai jadwal, Anindya Bakrie diperkirakan akan keluar sebagai pemenang.  Munas yang awalnya direncanakan di Bali pada Juni 2021 itu sempat ditunda dan dipindahkan ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Penundaan ini diklaim atas pertimbangan risiko pandemi COVID-19 yang masih tinggi, meski beberapa pihak menduga ada motif politis di balik perubahan tersebut.

Anindya Bakrie, yang telah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin selama 15 tahun, dianggap sebagai figur yang memahami dinamika internal Kadin dan memiliki dukungan yang kuat dari kalangan pengusaha. Meskipun ia tidak berhasil mendapatkan kursi Ketua Umum, Anindya masih memainkan peran penting di Kadin dengan posisinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. 

Di sisi lain, Arsjad Rasjid, yang merupakan Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk, baru aktif di Kadin selama dua tahun sebelum mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. Meski begitu, Arsjad cepat menunjukkan kedekatannya dengan pemerintah, terutama melalui berbagai kegiatan bersama pejabat tinggi seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.