Kemenkop UKM Upayakan Aplikasi Temu Diblokir, Bisa Rusak Pasar
Buat ringkasan dengan AI
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengupayakan agar aplikasi belanja asal Cina, Temu tidak bisa dibuka di Indonesia karena bisa merusak pasar. Upaya ini akan dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Kementerian Perdagangan.
Plt. Deputi Bidang UKM Temmy Satya Permana mengatakan aplikasi ini memiliki potensi ancaman yang luar biasa karena dapat menyuplai produk langsung dari pabrik. Temmy sempat membuka aplikasi tersebut dan melihat barang yang dijual di sana berpotensi merusak pasar Indonesia.
“Agak-agak ngeri-ngeri sedap nih. Kalau sampai betul-betul bisa jual secara langsung ke konsumen,” kata Temmy saat konferensi pers di kantornya pada Kamis (10/3).
Temmy juga melihat bahwa ada website atau laman serupa Temu yang memiliki potensi mengancam pasar Indonesia, yakni Titip Beli. Ia menilai, aplikasi tersebut merupakan modus yang dilancarkan oknum-oknum untuk memfasilitasi pembelian barang dari luar negeri ke Indoensia.
“Setelah kemarin kami close border di atas US$ 100, itu muncul modus titipan. Di website tersebut mereka akan membelikan barang yang kita pesan, dikirim dari Singapura dengan biaya yang murah,” ujarnya.
Temmy mengakui, modus-modus pembelian seperti memang banyak. Namun, dia memastikan hal ini akan dibenahi pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
“Bahwa memang itu proteksi produk lokal, penertiban produk luar yang berjualan di sini,” ucapnya.
Temmy juga akan mendorong implementasi Permendag 31/2023 bersama Kementerian Perdagangan untuk berpatroli. Hal ini dilakukan agar menghindari masuknya barang-barang dari aplikasi Temu dan Titip-Beli masuk ke Indonesia.
“Memang traffic-nya tidak terlalu mengkhawatirkan. Nanti pasti kami akan menginvestigasi khusus terkait ini,” katanya.
Temmy menyampaikan dengan 113 juta pengguna Tiktok di Indonesia, pemerintah harus lebih ketat lagi untuk mengawasi ini.
“Semangatnya satu sih, kami ingin produk-produk lokal, UKM maupun usaha-usaha besar Indonesia menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Jangan ada capital flat yang terus-terusan keluar dengan membeli produk luar sebetulnya,” kata dia.
