Tips Basuki agar Pemerintahan Prabowo Mampu Bangun 1 Juta Unit Apartemen/Tahun

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mendorong pemerintahan selanjutnya untuk melakukan konsolidasi tanah di kawasan perkotaan. Langkah tersebut akan mempermudah pembangunan satu juta unit apartemen di perkotaan yang masuk dalam target tiga juga rumah di era Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Pemerintahan Prabowo menargetkan dapat membangun dua juta rumah tapak di wilayah pedesaan dan satu juta unit rumah di perkotaan akan berbentuk apartemen atau rumah susun.

"Pembangunan rusun menurut saya tidak harus hanya mencari tanah kosong, tapi bisa dengan konsolidasi tanah. Misalnya, beberapa perumahan di daerah Kemayoran, DKI Jakarta bisa dikonsolidasikan untuk menjadi apartmen," kata Basuki di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Selasa (8/10).

Berdasarkan laman resmi Kementerian Keuangan, konsolidasi tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan pengadaan tanah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Langkah tersebut harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2019.

Basuki menilai, pembangunan apartemen melalui konsolidasi tanah dapat menghilangkan kekumuhan kota. Namun demikian,  menurut dia, pembangunan satu juta unit apartemen per tahun tidak dapat terpusat di satu kota saja.

"Kalau langkah ini dilakukan di kota yang ada di dalam negeri, saya kira target satu juta unit apartemen bisa tercapai," katanya.

Basuki menilai target tiga juta unit rumah per tahun dapat tercapai dengan pembentukan Kementerian Perumahan. Ini karena anggaran pembangunan perumahan dibawah Kementerian Perumahan akan lebih besar dibandingkan saat ini yang hanya diampu Direktorat Jenderal Perumahan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan pagu indikatifnya pada 2025 sebesar Rp 75,63 triliun. Basuki menjelaskan, angka tersebut jauh lebih rendah dari kebutuhan anggaran kementeriannya yang mencapai Rp 212,58 triliun pada tahun depan.

Dari alokasi tersebut,  Ditjen Perumahan hanya mendapatkan dana sebesar Rp 4,53 triliun yang akan digunakan untuk membangun rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus, serta rumah umum dan komersial.

Basuki sebelumnya mengatakan, pembentukan Kementerian Perumahan akan menekan angka backlog atau kesenjangan hunian yang terbangun dan dibutuhkan. Saat ini, angka backlog perumahan masih tinggi yakni mencapai sekitar 9,9 juta unit. 

Ia menyampaikan, salah satu permasalahan backlog yang  dapat diatasi adalah mengisi perumahan subsidi yang belum dihuni hingga sekarang. "Dengan Kementerian Perumahan, menurut saya penanganan backlog perumahan akan lebih bagus, karena jadi lebih fokus," kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (11/9).