Berita Perumahan Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Lippo Group mendapat sorotan setelah meluncurkan rumah mungil yang tidak memenuhi kriteria untuk pasar subsidi di perkotaan, dengan harga Rp 300 juta per unit, berbeda dari standar rumah subsidi.

Wamen Fahri Hamzah menentang penggunaan rumah 14 meter persegi dalam program perumahan pemerintah, yang bertentangan dengan pendapat pejabat lainnya seperti Menteri Maruarar Sirait.

Pemerintah melaksanakan penjualan tanah melalui lelang guna mendukung program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun, yang bertujuan menekan biaya tanah dalam harga rumah.

Desain rumah subsidi 14m2 dianggap ideal untuk kawasan perkotaan, namun pengembang rumah subsidi tidak memiliki lahan di daerah tersebut. Pemerintah sedang mengkaji ulang harga perumahan bersubsidi.

Ruamh sosial itu akan dibangun di atas tanah pemerintah, dibangun oleh swasta, dan dijual oleh BUMN perumahan.

Pemerintah mengusulkan pengurangan ukuran tanah dan bangunan rumah subsidi di perkotaan untuk menjawab tingginya permintaan dari milenial,

Menteri Perumahan Maruarar Sirait memberitahu fokusnya pada pembangunan proyek Karawaci City dan Maja Green Living di Banten, dengan investasi total Rp 1,43 triliun untuk 3.760 unit rumah.

Kadin mengkritik penyempitan lahan dan bangunan dalam kebijakan rumah bersubsidi yang justru akan meningkatkan harga properti bagi warga berpenghasilan rendah.

Pemerintah dikabarkan akan memperkecil luar tanah rumah subsidi menjadi 25 meter persegi dan bangunan menjadi 18 meter persegi.

Qatar berencana menanamkan investasi di sektor perumahan mencapai US$ 20 miliar, yang setara dengan pembangunan satu juta unit rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait berencana menggunakan lahan lapas untuk program perumahan rakyat.

Rendahnya permintaan rumah subsidi untuk wartawan, dengan hanya 20 unit dari 1000 tersisa, menimbulkan sorotan. Maruarar Sirait menegaskan ini sebagai hak, bukan gratifikasi.

Pemerintah melalui BP Tapera tengah mengkaji revisi harga rumah subsidi untuk mendukung pengembang dalam memenuhi kebutuhan perumahan di perkotaan yang terus meningkat.

Menteri Maruarar Sirait menetapkan percepatan penyelesaian sengketa Meikarta yang kini menyentuh nilai Rp 26,85 miliar, dengan tenggat penyelesaian di 23 Juli 2025.

Mendagri Tito Karnavian akan meningkatkan kepatuhan aturan PBG dan BPHTB untuk pembangunan rumah bagi MBR, termasuk memberikan insentif dan hukuman kepada kepala daerah yang tidak mematuhinya.