Kementan Gelar Pertemuan dengan Pengusaha Bahas Program Makan Bergizi Prabowo
Buat ringkasan dengan AI
Kementerian Pertanian bersama kementerian/lembaga terkait dan berbagai pelaku usaha, tengah menggarap peta jalan penyediaan daging, susu, dan telur. Peta jalan ini akan mendukung Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diusung Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
"Inisiatif ini mendukung Program Makan Bergizi Gratis, bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda, seperti dikutip dari Antara.
Agung menekankan pentingnya dukungan lintas sektor demi tercapainya target-target dalam rencana aksi tersebut."Rencana aksi dan quick win ini hanya akan berhasil dengan komitmen penuh dari seluruh pihak terkait," ujarnya.
Menurut Agung, penyusunan peta jalan itu merupakan arahan langsung dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas Kementan. Peta jalan ini menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber resmi lainnya, sehingga dapat menjadi dasar kebijakan yang akurat dan relevan.
"Kami berharap langkah ini akan membawa dampak positif menuju pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045,” katanya lagi.
Direktur Pangan dan Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jarot Indarto, menyoroti perlunya prioritas dalam memilih komoditas pangan hewani yang akan dikembangkan di tengah kebutuhan program makan bergizi.
"Kita perlu menetapkan indikator kinerja dan target yang jelas, baik dalam jumlah produksi maupun peningkatan produktivitas, sebagai bentuk akuntabilitas publik,” ujarnya.
Jarot juga menggarisbawahi pentingnya pemenuhan kebutuhan domestik melalui produksi dalam negeri, yang memerlukan rumusan aktivitas prioritas di Kementan dengan dukungan dari berbagai kementerian, lembaga, pelaku usaha, dan asosiasi.
"Fokus pada wilayah strategis dan pengalokasian anggaran yang tepat sangat diperlukan mengingat terbatasnya sumber daya,” katanya pula.
Ia juga menyebut perlunya evaluasi terhadap skema pembiayaan, mengingat keterbatasan APBN dan APBD, sehingga peran sektor swasta sangat dibutuhkan.
“Peta jalan ini perlu dipantau secara bersama agar target-target yang ditetapkan dapat tercapai dengan indikator yang terukur melalui tahapan, aktivitas, dan lokasi yang jelas,” kata Jarot lagi.
