Berita Makan Bergizi Gratis Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Revolusi gizi di Indonesia perlu diperkuat dengan pendidikan pangan, yang mengajarkan asal-usul dan pengelolaan makanan, sebagai solusi jangka panjang di luar program bantuan.

Aksi mahasiswa mengkritik Program Makan Bergizi Gratis dan program prioritas nasional lainnya menyoroti kegelisahan terhadap arah pembangunan dan implementasi kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto.

Program Makan Bergizi Gratis menghabiskan uang APBN ratusan triliun, namun dinilai tidak tepat sasaran di tengah tekanan daya beli dan kebijakan fiskal yang bermasalah.

Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional beriringan dengan Hari Keamanan Pangan Sedunia, menjadi momentum untuk mengubah kebijakan pangan dari formalitas menjadi aksi nyata yang merata.

Pemerintah berencana mengintegrasikan AI ke program prioritas seperti MBG. Pemerintah disebut menyiapkan US$ 15 miliar untuk integrasi ini.

Di tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, peran BUMD sebagai mesin ekonomi daerah dipertanyakan karena belum optimal mendukung program prioritas nasional seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa.

Mahasiswa Universitas Indonesia demonstrasi menuntut menyetop program MBG karena dinilai tidak efektif serta turunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak yang membebani masyarakat.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mekarsari 02 menghentikan sementara operasionalnya pada Kamis (11/6) karena dana untuk memproduksi Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Badan Gizi Nasional belum cair

BGN menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan dapur MBG baru. Apa alasan dibaliknya?

Kejaksaan Agung menahan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional terkait dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis dengan modus penunjukan yayasan dan penggelembungan anggaran.

Kejagung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG

Artikel ini membahas konsep Prabowonomics sebagai respons atas kritik The Economist, dengan fondasi Ekonomi Pasar Pancasila dan intervensi negara untuk keadilan distributif.

Kebijakan moneter Bank Indonesia menaikkan suku bunga 50 bps secara agresif menanggapi tekanan eksternal dan inflasi, namun menghadapi tantangan asimetri dengan kebijakan fiskal.

IPB University buka suara jelaskan polemik MBG, tegaskan pengelolaan dilakukan pihak ketiga meski masih dalam satu holding company.

Kondisi fiskal Indonesia menunjukkan peringatan dini dengan defisit APBN yang membengkak dan defisit keseimbangan primer yang melampaui target tahunan hanya dalam tiga bulan.