UMK Ditetapkan Paling Lambat Besok, Ini Bocoran Upah Minimum Bekasi dan Karawang

Pemerintah kabupaten/kota wajib menetapkan upah minimum kabupaten/kota atau UMK paling lambat besok, Rabu (18/12). UMK 2025 tertinggi diperkirakan masih akan ditempati oleh dua wilayah kawasan industri di Jawa Barat, yakni Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. 

Penetapan UMK 2025 di kedua wilayah tersebut akan merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025. Jika mengacu aturan tersebut, kenaikannya minimal mencapai 6,5%. 

Adapun Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, yang menempati urutan ketiga dalam daftar UMK tertinggi tahun ini, menetapkan kenaikan UMK sebesar 6,5% menjadi Rp 5,6 juta. Kenaikan UMK-nya secara nominal mencapai  Rp 339.252. 

Lantas bagaimana dengan UMK Kota Bekasi dan Karawang?

UMK Kota Bekasi pada 2024 mencapai Rp 5.343.430, sedangkan UMK Karawang sebesar Rp 5.257.834. Jika kedua wilayah ini menaikkan UMK masing-masing 6,5%, maka UMK Kota Bekasi pada 2025 mencapai Rp 5.690.753 dan UMK Kabupaten Karawang mencapai Rp 5.599.593.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5%, hampir dua kali lipat dibandingkan kenaikan upah minumum tahun ini sebesar 3,6%. Rata-rata UMP 2025 diproyeksi naik dari Rp 3,11 juta pada tahun ini menjadi Rp 3,31 juta.

"Upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak," kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (29/11).

Formula yang digunakan dalam menghitung upah minimum hampir serupa Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, yakni inflasi ditambah perkalian pertumbuhan ekonomi dan alfa. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membuat rumusan alfa berubah.

MK mendefinisikan indeks tertentu sebagai variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh. Sedangkan PP Nomor 51 Tahun 2023, hanya mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja, rata-rata median upah, dan kondisi ketenagakerjaan lainnya.

Pengusaha mengajukan agar alfa tidak berubah dari PP Nomor 51 Tahun 2023, yakni 0,1 sampai 0,3, sedangkan buruh meminta alfa sebesar 1,0 sampai 1,2. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal sebelumnya menyampaikan, upah minimum tahun depan akhirnya memutuskan menggunakan alfa sebesar 0,9.   

Berikut daftar UMP 2025 di 32 provinsi yang berlaku resmi 1 Januari: