UPAH - Berita Upah Minimum Terkini - Berapa Upah Terbaru Hari ini

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMS) Provinsi Tahun 2025. Besaran yang ditetapkan berlaku untuk tiga sektor dan 18 subsektor mulai dari industri pengolahan

Pemerintah telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar minimal 6,5%. Kebijakan ini dilaksanakan melalui keputusan UMP masing-masing provinsi oleh Dewan Pengupahan.

Upah minimum sektoral Papua Barat Daya lebih tinggi Rp 1,71 juta atau 47% dibandingkan UMP provinsi tersebut dan berlaku pada sektor pertambangan.

Empat provinsi yang belum menetapkan UMP adalah Nusa Tenggara Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

Sebanyak 32 provinsi di Indonesia telah menetapkan UMP 2025, dengan rata-rata kenaikan 6,5% sesuai arahan pemerintah

Kemenaker mencatat, masih ada 6 provinsi yang belum menetapkan UMP dan 17 provinsi belum menetapkan upah minimum sektoral.

Rata-rata kenaikan UMP 2025 mencapai 6,5%, sesuai dengan arahan pemerintah pusat. DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan UMP tertinggi, sedangkan Jawa Tengah memiliki UMP terendah.

Meski sudUpah Minimum Sektoral Provinsi atau UMSP yang seharusnya diterbitkan kemarin, Rabu (11/12), belum disepakati di Dewan Pengupahan Daerah.

Berikut daftar UMP 2025 di 24 provinsi yang sudah mengumumkan.

"Kenaikannya kecil, enggak besar. Cuma Rp 140 ribu kalau kami lihat," kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Jabar Roy Jinto.

UMP Kalimantan Tengah pada 2025 naik Rp 212.050 dibandingkan upah minimum tahun ini.

Kenaikan upah minimum dan tunjangan guru diharapkan dapat mengimbangi kenaikan harga barang, terutama akibat kenaikan tarif pajak.

Kementerian Perindustrian tengah mengkaji insetif untuk industri menghadapi kenaikan upah minimum tahun depan sebesar 3,5%.

Yassierli menetapkan seluruh gubernur wajib menerbitkan aturan upah minimum provinsi alias UMP 2025 selambatnya pekan depan, yaitu 11 Desember 2024.

"Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota ditentukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota," kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.