Menteri PU Belum Punya Proyek Tol Baru, Fokus Bangun Infrastruktur Pangan
Membuat ringkasan dengan AI
Pemerintah belum memiliki rencana untuk membangun jalan tol baru dalam waktu dekat. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, pemerintah saat ini fokus membangun infrastruktur untuk ketahanan pangan.
Dody menjelaskan, pihaknya akan fokus dalam empat proyek jalan tol eksisting, yakni Tol Kuala Tanjung-Parapat ruas Kuala Tanjung-Indrapura, Tol Binjai-Langsa ruas Tanjung Pura-Pangkalan Brandan, Tol Pekanbaru-Padang ruas Padang-Sicincin, dan Tol Sigli-Banda Aceh ruas Padang Tiji-Seulimeum. Total panjang keempat ruas tersebut mencapai 90,41 kilometer.
"Kami telah menyusun beberapa quick wins pembangunan infrastruktur untuk dilakukan secara sistematis meliputi ketahanan pangan, salah satunya pembangunan jalan, jembatan, dan mendukung konektivitas menuju sentra pangan," kata Dody dalam saluran resmi Kementerian PUPR, Rabu (18/12).
Ia berkomitmen untuk menambah jalan baru dalam waktu dekat. Menurutnya, program tersebut penting agar dapat meningkatkan waktu tempuh lintas utama dari 2,2 jam per 100 kilometer menjadi 1,7 jam per 100 kilometer.
Karena itu, Dody berencana melanjutkan kebijakan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah pada tahun depan. Dody mengatakan pembangunan jalan daerah menjadi salah satu program infrastruktur prioritas pemerintah.
Ia menjelaskan, masih banyak sentra produksi yang sulit mendapat kota terdekat karena masalah konektivitas. "Masalah konektivitas akhirnya menyebabkan harga turun dan petani tidak mendapat keuntungan. Setelah presiden kembali dari luar negeri, saya akan laporkan kelanjutan pembangunan jalan daerah," kata Dody dalam keterangan resmi, Jumat (22/11).
Fokus pembangunan jalan daerah kali ini adalah menghubungkan sentra produksi pertanian dengan pasar. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengalokasikan anggaran untuk Inpres Jalan Daerah senilai Rp 29,6 triliun hingga tahun ini. Anggaran tersebut terdiri dari Rp 14,6 triliun pada 2023 dan Rp 15 triliun pada tahun ini. Seluruh dana tersebut ditujukan untuk memperbaiki jalan-jalan nonnasional yang rusak.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali KemenPU, Gunadi Antariksa mengatakan, Inpres Jalan Daerah bertujuan meningkatkan kemantapan seluruh jalan di dalam negeri.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendata rata-rata tingkat kemantapan jalan tingkat nasional adalah sekitar 95%. Tingkat kemantapan jalan tingkat kota jauh lebih rendah atau sekitar 75,45%.
Adapun tingkat kemantapan jalan provinsi tahun lalu tercatat lebih buruk atau hanya 66,87% pada akhir tahun lalu. Terakhir, angka tingkat rata-rata kemantapan jalan kabupaten nasional hanya sebagian atau 50,82%.
Gunadi mengusulkan pemilihan ruas jalan daerah yang masuk dalam Inpres Jalan Daerah tahun depan dilakukan bersama legislator. Dengan demikian, pemerintah dapat memilih ruas sesuai tingkat prioritas.
"Mudah-mudahan langkah tersebut dapat mempermudah konektivitas masyarakat, serta dapat mendukung sentra produksi pertanian yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Gunadi.
