Rencana Pembukaan Hutan untuk Pangan Dinilai Dapat Menjadi Bencana Lingkungan

Pemerintah berencana membuka 20 juta hektare (ha) lahan hutan cadangan sebagai sumber ketahanan pangan, energi, dan air. Luas pembukaan itu hampir dua kali Pulau Jawa yang mencapai 12,28 juta hektare (ha).

Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional Uli Arta Siagian mengatakan rencana pembukaan 20 juta ha hutan ini dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, “Pertama, merusak fungsi hidrologis, memperentan terjadinya banjir dan longsor, baik di wilayah hulu hingga hilir,” katanya saat dihubungi Katadata.co.id pada Kamis (2/1).

Kedua, pembukaan lahan hutan skala besar ini juga berpotensi menghilangkan fungsi hutan dalam menyerap karbon. Hal ini mengakibatkan terlepasnya emisi dalam skala besar. “Ini kontradiksi dengan komitmen pemerintah di dunia internasional untuk memitigasi perubahan iklim,” ujarnya.

Ketiga, memperpanjang mata rantai konflik. Ratusan ribu masyarakat adat dan komunitas lokal akan terganggu hidupnya di kawasan hutan. Uli mengatakan hal ini dapat memunculkan dampak ikutan, berupa masyarakat yang rentan dikriminalisasi dan diintimidasi.

Keempat, jika pembukaan hutan ini di lahan gambut maka berdampak pada kebakaran hutan dan lahan yang semakin masif. Kelima, pembukaan lahan 20 juta ha ini akan terhadap krisis iklim.

Senada dengan Uli, Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Rio Rompas mengatakan pembukaan lahan 20 juta ha ini berpotensi menyebabkan bencana ekologi, peningkatan deforestasi yang memicu krisis iklim. “Ini sangat bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon dari sektor tata guna lahan. Pembukaan lahan  justru akan menambah emisi,” ujarnya saat dihubungi Katadata.co.id.

Rencana Pembukaan Lahan Hutan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya mengatakan penyediaan puluhan juta lahan hutan cadangan itu merupakan sarana untuk mendukung program Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

“Kami sudah mengidentifikasi dengan menteri pertanian, ada sekitar 20 juta hektare yang dapat dipergunakan untuk cadangan pangan energi dan air tersebut,” katanya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (30/12). 

Ia memproyeksikan penanaman bibit padi gogo hasil pengembangan Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah, di lahan 1,1 juta ha dapat menghasilkan 3,5 juta ton beras per tahun. Jumlah tersebut setara dengan total impor beras Indonesia pada 2023. 

Lahan hutan cadangan juga diperuntukkan untuk memproduksi bioetanol dari penanaman 1,5 juta pohon aren pada lahan seluas 1 juta hektare (ha). Raja Juli mengatakan program penanaman pohon aren ini diproyeksikan dapat menghasilkan 24 ribu kiloliter (kl) bioetanol per ha. "Ini bisa digunakan sebagai bahan baku pengganti bahan bakar minyak (BBM)," ujarnya. 

Raja Juli menegaskan bahwa program ini sudah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Penanaman 1,5 juta pohon aren merupakan bagian dari program ketahanan pangan dan energi pada lahan seluas 20 juta hektar yang tersebar di seluruh kawasan lumbung pangan atau food estate di Indonesia. 

Salah satu penanaman pohon nira bakal menyasar food estate yang terletak di wilayah kabupaten. Hal ini diharap dapat menjadi lumbung pangan untuk desa-desa setempat. "Misalnya di Aceh Kabupaten dan desa-desa," kata Raja Juli.