Hutan: lahan hutan, hutan sosial, hutan lindung, hutan rimba

Kementerian Kehutanan siap cabut surat keputusan Perhutanan Sosial bisa menemukan pelanggaran fatal.

Indonesia menjadi anggota ke-11 dalam Koalisi Global Pengembangan Pasar Karbon. Koalisi ini dipelopori dan dipimpin bersama oleh Kenya, Singapura, dan Inggris.

Manajemen PT Toba Pulp Lestari Tbk menyampaikan, hingga saat ini mereka belum menerima keputusan tertulis resmi dari instansi pemerintah yang berwenang terkait pencabutan izin pemanfaatan hutan.

Satgas PKH mengisyaratkan keyakinan bahwa penagihan denda bisa optimal termasuk kepada perusahaan yang menyatakan keberatan. Penertiban kawasan hutan terus berlanjut.

Pelepasan kawasan hutan mencapai 2,9 juta hektare pada periode 2005-2025. Kemenhut upayakan pengendalian.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, pelepasan kawasan hutan dan laju deforestasi sudah lebih terkendali.

Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan melaporkan, baru saja menggagalkan upaya peredaran kayu ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Pengakuan hutan adat ditargetkan 1,4 juta ha hingga 2029 untuk melindungi hak masyarakat adat dan menjaga kelestarian hutan.

Dengan potensi besar yang dimiliki, sektor hutan dan lahan (FOLU) ditargetkan serap 140 juta ton CO₂e pada 2030 sebagai pilar utama ekonomi rendah karbon.

Temuan Walhi: hutan rusak karena pembukaan lahan oleh perusahaan pemegang Hak Guna Usaha, serta dugaan penebangan hutan oleh perorangan.

Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pernah menyekeberadaan PT Toba Pulp Lestari Tbk sejak 20 tahun lalu saat masih bernama PT

Indonesia berpotensi melepaskan lebih dari 9 miliar ton CO2e ke atmosfer, setara akumulasi emisi karbon sektor energi selama 25 tahun terakhir.

Potensi area yang harus direhabilitasi pascabanjir Sumatra yang terluas berada di Sumatra Utara, mencapai 36.271 ha.

Konflik sumber daya alam adalah hasil dari struktur kekuasaan yang tidak berimbang, membenarkan eksploitasi besar-besaran meski manfaatnya hanya dirasakan segelintir pihak.

Paraf adalah bentuk legitimasi kekuasaan. Di balik coretan singkat tersebut, terdapat kewenangan negara yang memberi izin, membuka ruang pembangunan, dan mengubah wajah suatu wilayah.