Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni membantah isu soal pemerintah hendak melakukan deforestasi 20,6 juta hektare hutan dan mengubah menjadi lahan pangan dan energi.
Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, mengatakan rencana pembukaan 20 juta ha lahan tanaman pangan dan energi mempertaruhkan lingkungan dan keselamatan rakyat Indonesia.
Rencana pemerintah membuka 20 juta hektar lahan hutan untuk ketahanan pangan dan energi dinilai dapat mengakibatkan kerusakan ekologi, meningkatkan emisi, dan memicu konflik sosial.
Rencana Pemerintahan Prabowo untuk membuka 20 juta hektare hutan cadangan pangan perlu mempertimbangkan dampaknya kepada lingkungan serta target iklim nasional yang hendak dicapai.
Rencana pembukaan 20 juta hektare lahan hutan cadangan itu setara dengan hampir dua kali luas Pulau Jawa yang mencakup 128.297 kilometer persegi atau sekitar 12,28 juta hektare (ha).
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengakui 144 komunitas adat sebagai pengelola hutan adat hingga akhir tahun 2024.
Ekolog dan Konservasionis dari New Zealand, Mike Griffiths, menyatakan bahwa keanekaragaman hayati hutan Aceh memiliki nilai ekonomi yang sangat besar hingga mencapai Rp12 triliun per tahun.