Hutan: lahan hutan, hutan sosial, hutan lindung, hutan rimba

DPR dan akademisi menyoroti usulan perubahan status kawasan hutan seperti di Gunung Wayang menjadi Tahura. Berikut penjelasan Kemenhut.

Satgas PKH menertibkan 4,08 juta hektare sawit dan tambang ilegal sepanjang 2025. Lahan dikelola BUMN atau dipulihkan sebagai hutan, berdampak pada lingkungan dan penerimaan negara.

Hingga saat ini, total kawasan hutan yang berhasil diamankan mencapai 4.081.560,58 hektare.

Tutupan hutan di DAS Cisadane saat ini masih kurang dari 10%, hanya sekitar 15 ribu hektare dari total luas 152 ribu hektare.

Laporan Lanscape Advisory menyebut ara calon kepala daerah menjadikan izin konsesi sebagai alat transaksi politik saat Pilkada

Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, sehingga secara moral dan strategis memang pantas terlibat dalam skema global perlindungan hutan.

Selain pembentukan satgas, Kemenhut juga telah menyelesaikan penyusunan pedoman calon verifikasi hutan adat yang akan menjadi acuan bagi tim terpadu dalam proses penilaian dan penetapan.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah tidak mengeluarkan atau memperpanjang izin pengelolaan sektor kehutanan, pertanahan, dan energi sepanjang tahun ini.

Kementerian Kehutanan mengumumkan pencabutan 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas mencapai 1.012.016 hektare (ha). Pemerintah akan audit Toba Pulp Lestari.

Menteri LH Hanif Faisol menyebut adanya degradasi parah pada bentang alam di Aceh Timur. Banjir bandang di wilayah ini bukan hanya peristiwa alam, tetapi juga aktivitas ilegal.

Bencana banjir di Sumatra memberi pelajaran pahit tentang apa yang terjadi ketika alam dibiarkan rusak tanpa pengawasan dan tanpa data yang transparan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menerbitkan aturan penetapan tarif denda administratif terkait pelanggaran kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan.

Pemerintah sedang melakukan pengetatan APBN, di mana pemerintah masih berupaya meningkatkan penerimaan negara, mengendalikan belanja pusat, serta memangkas dana transfer ke daerah.

Upaya untuk menyelamatkan hutan bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan wakaf hutan dan adopsi pohon.

Konsep hutan wakaf dinilai sudah ada sejak zaman Nabi Muhamad SAW.