Hutan: lahan hutan, hutan sosial, hutan lindung, hutan rimba

Potensi area yang harus direhabilitasi pascabanjir Sumatra yang terluas berada di Sumatra Utara, mencapai 36.271 ha.

Konflik sumber daya alam adalah hasil dari struktur kekuasaan yang tidak berimbang, membenarkan eksploitasi besar-besaran meski manfaatnya hanya dirasakan segelintir pihak.

Paraf adalah bentuk legitimasi kekuasaan. Di balik coretan singkat tersebut, terdapat kewenangan negara yang memberi izin, membuka ruang pembangunan, dan mengubah wajah suatu wilayah.

Laporan INFID menyebut hilangnya tutupan hutan primer di Indonesia meningkatkan risiko bencana ekologis.

DPR dan akademisi menyoroti usulan perubahan status kawasan hutan seperti di Gunung Wayang menjadi Tahura. Berikut penjelasan Kemenhut.

Satgas PKH menertibkan 4,08 juta hektare sawit dan tambang ilegal sepanjang 2025. Lahan dikelola BUMN atau dipulihkan sebagai hutan, berdampak pada lingkungan dan penerimaan negara.

Hingga saat ini, total kawasan hutan yang berhasil diamankan mencapai 4.081.560,58 hektare.

Tutupan hutan di DAS Cisadane saat ini masih kurang dari 10%, hanya sekitar 15 ribu hektare dari total luas 152 ribu hektare.

Laporan Lanscape Advisory menyebut ara calon kepala daerah menjadikan izin konsesi sebagai alat transaksi politik saat Pilkada

Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, sehingga secara moral dan strategis memang pantas terlibat dalam skema global perlindungan hutan.

Selain pembentukan satgas, Kemenhut juga telah menyelesaikan penyusunan pedoman calon verifikasi hutan adat yang akan menjadi acuan bagi tim terpadu dalam proses penilaian dan penetapan.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah tidak mengeluarkan atau memperpanjang izin pengelolaan sektor kehutanan, pertanahan, dan energi sepanjang tahun ini.

Kementerian Kehutanan mengumumkan pencabutan 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas mencapai 1.012.016 hektare (ha). Pemerintah akan audit Toba Pulp Lestari.

Menteri LH Hanif Faisol menyebut adanya degradasi parah pada bentang alam di Aceh Timur. Banjir bandang di wilayah ini bukan hanya peristiwa alam, tetapi juga aktivitas ilegal.

Bencana banjir di Sumatra memberi pelajaran pahit tentang apa yang terjadi ketika alam dibiarkan rusak tanpa pengawasan dan tanpa data yang transparan.