Hutan: lahan hutan, hutan sosial, hutan lindung, hutan rimba

Kementerian Lingkungan mendesak BUMD Jawa Barat untuk membongkar dan memulihkan kawasan hutan di Hibisc Fantasy Puncak, akibat dampak lingkungan yang terjadi.

Indonesia perlu belajar dari Brasil dalam mengintegrasikan pengelolaan sumber daya dalam menjawab tantangan kebutuhan pangan, energi, dan air.

Dengan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, pengelolaan HTI di lahan gambut dapat memberikan manfaat yang luas bagi semua pihak yang terlibat.

Restorasi gambut yang telah rusak merupakan tanggung jawab absolut yang dibebankan kepada pemerintah dan perusahaan.

Sejumlah kawasan hutan tersebut kemungkinan sudah dikelola oleh masyarakat adat atau masyarakat lokal.

Suku Tehit berada di wilayah adat Kampung Sira, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Berdiri teguh melawan arus zaman dengan menjaga hutan tempat mereka tinggal.

Sebanyak 975 ribu hektare hutan lindung masuk ke dalam daftar potensi hutan cadangan pangan dan energi.

Kementerian Kehutanan memberikan bocoran lokasi potensi hutan cadangan pangan dan energi seluas 20 juta hektare.

Kementerian Kehutanan mencabut 18 izin usaha pemanfaatan hutan seluas 526 hektare. Apa penyebabnya?

Ekosistem gambut dianggap sebagai lahan mati yang bisa dieksploitasi ketimbang direstorasi.

Sebanyak 436 perusahaan perkebunan sawit terdeteksi memiliki lahan tanpa izin di kawasan hutan.

Pemerintahan Prabowo-Gibran harus memberikan pengakuan hukum yang jelas terhadap hak masyarakat adat dan melindungi hutan dari alih fungsi yang merusak.

Pemerintah diminta membuka seluruh informasi mengenai penerapan kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) 5 tahun 2025 tentang penertiban Kawasan hutan. Keterbukaan informasi ini untuk mencegah konflik.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan sebanyak 1,1 juta hektare lahan hutan cocok untuk ditanam padi gogo dengan metode agroforestri.

Kementerian Kehutanan Indonesia akan mencabut izin kelola hutan dari 18 perusahaan di seluruh negeri, mengalihkan pengelolaan ke BUMN untuk revitalisasi dan pengawasan lebih efektif.