Kuota FLPP Bertambah Jadi 270.000 Unit, Skema Pendanaan Diubah


Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menargetkan, kuota pembangunan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan naik menjadi 270.000 unit pada tahun ini. Tambahan kuota 50 ribu unit rumah ini seiring dengan revisi skema pendanaan program FLPP yang ditargetkan rampung akhir kuartal pertama tahun ini.
Pendanaan FLPP hingga saat ini ditopang oleh anggaran negara sebesar 75% dan perbankan sebesar 25%. Maruarar tengah mengkaji agar anggaran negara bisa ditekan menjadi 60%, sedangkan 40% akan ditopang perbankan dan PT Sarana Multigriya Finansial atau SMF.
"Sekarang kami mau membangun rumah FLPP dengna format baru, maka dari itu kami selalu melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan agar pengubahan skema benar secara hukum," kata Maruarar di Wisma Atlet Pademangan, Kamis (30/1).
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pengubahan skema tersebut meningkatkan efisiensi anggaran negara dalam FLPP. Sebab, anggaran program FLPP tahun ini tidak akan berubah atau menilai Rp 28,4 triliun.
Subsidi negara per rumah FLPP dapat turun 12,41% dari Rp 120,09 juta per rumah menjadi Rp 105,18 juta per rumah. Heru menyampaikan, telah melakukan diskusi pengubahan skema tersebut sebanyak tujuh kali sampai saat ini.
"Skema ini segera diputuskan dan disetujui bersama Kementerian Keuangan dan dan Kementerian PKP untuk kuota FLPP naik menjadi 270.000 unit," kata Heru.
Kementerian Keuangan sebelumnya berencana meningkatkan kuota Kredit Pemilikan Rumah atau KPR melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Kebijakan ini merupakan respons atas permintaan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait.
“Kemenkeu menerima rencana peningkatan kuota FLPP dan akan didiskusikan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dikutip dari Antara, November 2024.
Kemenkeu juga mendukung pengembangan sumber pendanaan alternatif untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan, terutama jika skema pembiayaan mengalami perubahan.
“Untuk bisa mendesain ulang FLPP, kita perlu menyesuaikan aturan-aturan yang ada dan penambahan kuota akan masuk ke pembahasan tahun depan karena ada hitungan berapa belanja, penerimaan, dan lain-lain,” ujar Suahasil Nazara.
Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50% dari negara dan 50% dari perbankan agar tidak membebani keuangan negara, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.