Menteri Maruarar: Pemerintah Akan Terbitkan SBN Perumahan Bernilai Jumbo

Ringkasan
- Gojek memberikan program tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengendara Gojek melalui program Gojek Swadaya, termasuk potongan harga dan bazar sembako.
- Gojek menyatakan pihaknya mengikuti peraturan pemerintah dan regulasi yang berlaku, serta hubungannya dengan pengemudi ojol adalah kemitraan, bukan hubungan kerja.
- Meskipun Kemenaker mengimbau pemberian THR kepada pengemudi ojol, perusahaan aplikator seperti Gojek tidak akan dikenakan sanksi jika tidak memberikan THR.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memastikan bahwa pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dalam jumlah besar untuk membiayai program tiga juta rumah.
Namun dia belum bisa menyampaikan terkait nilai maupun jadwal penerbitan SBN tersebut. Menurutnya, kerahasiaan nilai maupun jadwal penerbitan SBN merupakan kesepakatan seluruh pemangku kepentingan dari sisi pemerintah.
"Kami akan menyampaikan angka pastinya setelah mengkonsolidasikan langkah ini ke semua pihak agar sesuai dengan aturan. Namun, saya pastikan jumlahnya jumbo," ujar Maruarar dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Kamis (20/2).
Maruarar menegaskan bahwa likuiditas dari SBN Bidang Perumahan hanya akan disalurkan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dengan demikian, hanya masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan yang dapat merasakan manfaat dari dana tersebut.
Dia menilai program FLPP memiliki popularitas tinggi di kalangan masyarakat berpendapatan rendah dan memiliki tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang relatif rendah, yakni di bawah 2%.
Sebagai perbandingan, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa tingkat kredit bermasalah pada sektor KPR secara keseluruhan mengalami kenaikan menjadi 2,62% pada November 2024.
"Program FLPP terbukti sangat diminati masyarakat, didukung oleh pengembang, dan tingkat kredit macet di bank tidak terlalu besar," kata Maruarar.
Peran BTN dalam Penyaluran KPR FLPP
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melaporkan bahwa perseroan berkontribusi dalam penyaluran 82% dari total KPR FLPP atau sekitar 160.000 unit rumah. Jumlah tersebut mencakup hampir 40% dari total pasar KPR di Indonesia.
Data BTN mencatat bahwa outstanding KPR subsidi yang disalurkan pada tahun lalu mencapai Rp 173,84 triliun, naik 7,47% secara tahunan. Capaian tersebut setara dengan 48,6% dari total penyaluran KPR BTN sepanjang 2024.
Secara keseluruhan, pembiayaan BTN pada 2024 tumbuh 8,49% menjadi Rp 279,8 triliun. Rinciannya, KPR subsidi naik 7,5% menjadi Rp 173,8 triliun, sementara KPR non-subsidi meningkat 10,2% menjadi Rp 105,95 triliun.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan bahwa penerbitan SBN Bidang Perumahan berpotensi mendorong pertumbuhan KPR BTN lebih dari 10% secara tahunan. Pada 2024, pertumbuhan KPR BTN tercatat sebesar 7,27%, dengan target tahun ini berada di kisaran 7% hingga 8%.
"Tantangan utama dalam penyaluran KPR FLPP adalah likuiditas. SBN Bidang Perumahan akan membantu mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan jumlah unit rumah FLPP," kata Nixon.
Skema Pendanaan FLPP
Nixon menjelaskan bahwa skema pendanaan FLPP pada tahun ini tidak mengalami perubahan. Sebanyak 75% sumber dana berasal dari anggaran negara, sementara 25% lainnya merupakan dana murah dari Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan, yakni PT Sarana Multigriya Finansial.
Menurut Nixon, dampak penerbitan SBN Bidang Perumahan terhadap kuota FLPP masih dalam pembahasan. "Jika kuota tetap 220.000 unit, pertumbuhan KPR BTN masih satu digit. Namun, jika bertambah menjadi 300.000 hingga 350.000 unit, pertumbuhan KPR kami bisa mencapai dua digit," katanya.
Dengan adanya tambahan likuiditas dari SBN Bidang Perumahan, diharapkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kepemilikan rumah semakin meningkat, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perumahan di Indonesia.