Bos ID Food: Danantara Dapat Bantu Kinerja Keuangan Kami
Ringkasan
- Pelemahan rupiah diperkirakan akan meningkatkan jumlah utang pemerintah Indonesia, dengan potensi utang bisa mencapai Rp 10.000 triliun pada semester pertama tahun 2025, akibat lonjakan suku bunga dan risiko konflik geopolitik. Penambahan utang baru terjadi karena pengurangan pendapatan ekspor dan kebutuhan impor BBM yang meningkat, yang berpotensi memperlebar defisit APBN.
- Meskipun ada kekhawatiran tentang peningkatan utang, faktor-faktor seperti potensi penguatan rupiah dan kemungkinan meredanya konflik, serta dampak jangka pendek dari kenaikan harga minyak dunia, bisa mengurangi kecemasan terhadap lonjakan utang pemerintah tersebut. Kenaikan utang terutama dikhawatirkan terjadi dalam instrumen pinjaman luar negeri yang berdenominasi dolar AS, yang mendominasi struktur utang pemerintah.
- Proporsi utang pemerintah dari valuta asing masih lebih kecil dibandingkan dengan utang dalam rupiah, namun pinjaman luar negeri yang besar dan berdenominasi dolar menjadi perhatian utama karena jika jatuh tempo, selisih nilai tukar dapat meningkatkan jumlah pembayaran utang. Pelemahan rupiah juga meningkatkan biaya komitmen dari pinjaman luar negeri, memperbesar beban pembayaran utang.
Membuat ringkasan dengan AI Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara diperkirakan akan mendongkrak performa PT Rajawali Nusantara Indonesia. Perusahaan pelat merah yang biasa disebut ID Food ini bisa mendapatkan suntikan kas sebelum menjalankan penugasan negara.
Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto berpendapat, Danantara sebagai super holding investasi dapat memperkuat kinerja keuangan ID Food. "Saya yakin Danantara akan mendukung kami untuk program ketahanan dan swasembada pangan pada tahun ini," kata Sis di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (27/2).
Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan mencapai Rp 139,4 triliun pada tahun depan, naik 22% dibandingkan tahun ini di Rp 114,3 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk mengejar target swasembada pangan yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.
Sektor Pangan dan Pertanian Belum Masuk Prioritas Danantara
Kementerian Pertanian menyampaikan badan usaha milik negara (BUMN) yang berada di sektor pertanian dan pangan belum menjadi prioritas Danantara. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan penyebabnya karena perusahaan pelat merah yang berada dalam sektor tersebut berorientasi pada pelayanan publik ketimbang mencari untung atau komersil.
Sejumlah badan usaha negara yang dimaksud adalah Holding BUMN Pupuk PT Pupuk Indonesia dan Holding BUMN pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food), khususnya untuk PT Sang Hyang Seri selaku BUMN penyedia benih dan pengolahan hasil pertanian.
"BUMN di sektor pertanian sementara ini belum masuk Danantara karena sifatnya lebih banyak pengabdian untuk menyuplai pupuk, menyerap gabah," kata Sudaryono di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (24/2).
Sudaryono menambahkan BUMN sektor pangan punya peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan seperti penyediaan pupuk, distribusi benih hingga penyerapan gabah petani.
Politisi Partai Gerindra itu menekankan BUMN pangan belum menjadi bagian dari Danantara dalam tahap awal ini, mengingat peran badan usaha yang mayoritas punya peran dalam menjaga stabilitas pangan daripada investasi komersial murni. "Jadi pertanian itu nanti dulu karena sifatnya adalah untuk membantu masyarakat," ujar Sudaryono.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
