Menhub Pede Arus Mudik Lebaran Tahun Ini Lebih Lancar Berkat Kebijakan WFA
Ringkasan
- Hasto Kristiyanto jalani sidang perdana kasus dugaan suap Harun Masiku di PN Tipikor Jakarta Pusat. Hasto mengklaim tidak ada kerugian negara dalam kasus yang menjeratnya.
- Hasto menyatakan dakwaan terhadapnya merupakan daur ulang dari perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, dengan perbedaan keterangan saksi. Ia juga menyebut KPK tidak memeriksa saksi yang diajukannya dan proses P21 dipaksakan.
- Hasto didakwa mengatur advokat Donny Tri Istiqomah untuk melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR terpilih dari Dapil Sumsel I. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Rios Rahmanto dengan agenda pembacaan surat dakwaan.
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menargetkan rata-rata kapasitas penggunaan jalan di semua ruas selama arus mudik dan balik Lebara 2025 hanya mencapai 70%. Rendahnya proyeksi kepadatan jalan pada angkutan Lebaran tahun ini didukung oleh kebijakan bekerja dari mana saja atau WFA yang diterapkan aparatur sipil negara dan BUMN.
Prediksi kapasitas penggunaan jalan pada angkutan Lebaran tahun ini jauh berbeda dengan tahun lalu. Pada arus Balik 2024, kapasitas kendaraan di jalan Tol Jakarta-Cikampek mencapai 120%.
"Dengan WFA, perjalanan masyarakat yang melakukan pergerakan selama Mudik dan Arus Balik Lebaran 2025 akan terdistribusi. Panjang waktu WFA yang diberikan pemerintah memberikan masyarakat mengambil kesempatan jadwal lebih banyak," kata Dudy di kantornya, Jumat (14/3).
Aparatur sipil negara dan pegawai BUMN akan menerapkan skema WFA pada 24-27 Maret 2025. Sementara itu, masa Libur Lebaran 2025 dimulai pada 28 Maret sampai 7 April 2025 atau selama 11 hari. Periode WFA memungkinkan ASN dan pegawai BUMN dapat melakukan pergerakan angkutan Lebaran selama 15 hari.
Dudy memproyeksikan, kebijakan WFA akan membuat sebaran pergerakan Angkutan Lebaran 2025 lebih stabil atau mendekati capaian 2024 dan 2023. Karena itu, ia mengimbau sektor swasta untuk menerapkan WFA untuk mendukung Angkutan Lebaran 2025 meski tak bisa memaksakan kebijakan itu.
"Kami hanya mengimbau. Kalau dimungkinkan pihak swasta melakukan WFA, kami sangat bergembira. Namun kalau tidak memungkinkan, kami tidak bisa memaksakan," ujarnya.
Belum Ada Kebijakan WFA Saat Arus Balik
Dudy mengaku belum mengajukan kebijakan WFA untuk Arus Balik Lebaran 2025. Namun, ia menemukan telah ada dua kementerian yang intinya melakukan kebijakan WFA setelah Idul Fitri 2025, yakni Kementerian BUMN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kedua kementerian itu telah mengeluarkan kebijakan WFA hingga 8 April 2025. Namun Dudy menyampaikan skema WFA setelah Idul Fitri belum berlaku untuk ASN.
Namun, ia telah meminta operator jalan tol untuk memperpanjang pemberian diskon tarif tol pada Arus Balik Lebaran 2025. Menurutnya, operator yang telah menyetujui usulan tersebut adalah PT Jasa Marga Tbk dan PT Astra Tol Nusantara. Adapun waktu diskon tarif tol selama Arus Balik Lebaran 2025 akan diberikan pada 3, 4, 8, dan 9 April 2025.
"Dengan demikian, pemudik bisa kembali ke daerah masing-masing lebih awal," katanya.
Jasa Marga sebelumnya berencana memberikan insentif khusus berupa potongan atau diskon tarif tol sebesar 30% bagi pengendara yang terkena rekayasa lalu lintas selama arus mudik lebaran 2025.
Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur mencontohkan salah satu skenario rekayasa lalu lintas yang mungkin diterapkan, yaitu pengalihan arus kendaraan dari Gerbang Tol (GT) Cikatama di Tol Jakarta-Cikampek menuju GT Kalitama melalui ruas Tol Cisumdawu, menggantikan jalur semula melalui Tol Cipali.
“Ketika Kepolisian mengeluarkan diskresi rekayasa lalu lintas, kami akan memberikan insentif khusus berupa potongan tarif minimal 30%,” ujar Subakti dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Selasa (4/3).
Menurut Subakti, kebijakan ini diharapkan mendapat persetujuan pemerintah karena rekayasa lalu lintas berpotensi meningkatkan biaya perjalanan bagi pengguna jalan tol.
“Tapi kami janji, Jasa Marga akan meringankan beban pemakai jalan. Nanti tergantung dari sisi pemerintah. Sebagai BUMN, kami pasti mendukung program pemerintah untuk melancarkan lalu lintas,” tambahnya.
