Pemerintah akan Renovasi 2 Juta Rumah Tahun Ini, Terbesar Sepanjang Sejarah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan target program renovasi rumah tahun depan akan menjadi yang paling besar sepanjang sejarah. Kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS sepanjang 2025 mencapai 2 juta rumah.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, mencatat kuota BSPS paling besar selama pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah 233.000 per tahun. Adapun kuota BSPS pada tahun ini hanya 38.504 unit dengan anggaran Rp 850 miliar.

"Anggaran Kementerian PKP yang paling besar adalah program BSPS yang intinya meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni. Kuota ini akan menjadi paling besar sepanjang sejarah kalau disetujui," kata Fitrah di kantornya, Jumat (11/7).

Wilayah pemberlakuan renovasi terbanyak akan ada di wilayah pesisir atau hingga 670.000 unit. Sementara itu, renovasi di pedesaan dan perkotaan akan dilakukan masing-masing sejumlah 665.000 unit.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengalokasikan lebih dari 90% atau Rp 45,55 triliun untuk merenovasi 2 juta unit rumah tahun depan. Secara total, usulan tambahan anggaran senilai Rp 48 triliun pada 2026 menjadi Rp 49,85 triliun.

Di samping itu, Maruarar berencana meningkatkan kuota rumah bersubsidi menjadi 500.000 unit pada tahun depan. Dengan kata lain, kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP diusulkan naik hampir 43% dari kuota tahun ini sejumlah 350.000 unit.

"Kalau usulan ini dipenuhi, target 2,5 juta rumah menjadi modal dasar. Sisa pemenuhan target 3 juta rumah akan datang dari CSR, pengembang swasta, dan pembangunan pribadi," kata Maruarar di Gedung DPR, Kamis (10/7).

KUR Perumahan

Selain itu, Maruarar telah mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan konstruksi rusun di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Otonomi Baru Papua di kawasan Papua dengan total 3.047 unit. Maruarar pun telah mengalokasikan dana pembangunan rusun baru senilai 1,67 triliun pada tahun depan.

Di bidang permukiman, Maruarar mengalokasikan anggaran senilai Rp 950 miliar. Sebanyak Rp 660 miliar akan digunakan untuk penanganan permukiman kumuh dengan total luas setidaknya 225 hektare dan pemasangan 30.000 fasilita sanitasi.

Terakhir, Maruarar mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR ke bidang perumahan senilai Rp 130 triliun. Menurutnya, langkah tersebut akan menggenjot pemilikan rumah pada tahun depan.

"Hari ini kami siapkan peraturan menteri dengan melakukan rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, bank, dan ekosistem perumahan. Ini bukti keberpihakan pemerintah di sektor perumahan," katanya.