Luhut Sebut Pariwisata Bali Terancam Overtourism dan Pelanggaran Investasi Asing

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut binsar Pandjaitan menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi oleh industri pariwisata di Bali. Tantangan tersebut di antaranya overtourism (pariwisata berlebihan) hingga penyalahgunaan izin usaha penanaman modal asing (PMA).

Hal itu dibahas Luhut saat melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah lembaga pemerintah. Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.

Luhut mengatakan pariwisata adalah salah satu pintu masuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.

"Dimana wisatawan datang, disanalah peluang baru tercipta, seperti terbukanya lapangan pekerjaan, masuknya investasi, hingga terciptanya kesejahteraan masyarakat di daerah sekitar destinasi wisata," kata Luhut dikutip dari akun instagram resminya @luhut.pandjaitan, Rabu (20/8).

Dia pun menyinggung perbincangannya dengan World Bank Country Director Indonesia, Carolyn Turk, yang mengatakansebesar apa pun upaya Indonesia menarik wisatawan, tidak akan banyak berarti bila kita tidak serius membenahi Bali.  Terlebih lagi posisi Bali sebagai barometer utama destinasi wisata tanah air.

"Karena itu, hari ini kami duduk bersama membahas pembenahan pariwisata, agar pertumbuhan ekonomi yang kita raih bisa semakin berkuali tas dan berkelanjutan," ujarnya.

Kajian Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan, ekonomi Bali memang tumbuh pesat berkat didorong kembalinya wisatawan mancanegara, bahkan melampaui sebelum pandemi.

"Namun, cepatnya pemulihan ini juga memunculkan tantangan: overtourism di Canggu, Kuta, dan Ubud; persoalan sampah; kemacetan; hingga meningkatnya pelanggaran WNA, mulai dari penyalahgunaan investor visa hingga pelanggaran izin tinggal.' kata Luhut.

Lebih jauh lagi, audit BPKP menemukan penyalahgunaan izin usaha PMA. Banyak izin skala UMKM justru diberikan kepada perusahaan PMA yang seharusnya tidak diperbolehkan. Bahkan 39,7 persen di antaranya tidak memenuhi persyaratan usaha, sehigga dapat merugikan UMKM lokal.

"Saya dan jajaran di Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melihat, bila tidak segera ditangani, masalah-masalah ini dapat berdampak besar bagi pariwisata Bali ke depan," katanya.

Karena itu, DEN bersama Bank Dunia sedang menyiapkan studi komprehensif untuk merancang pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Dalam jangka pendek, langkah-langkah yang bisa dilakukan antara lain: perbaikan sistem perizinan OSS, penegakan hukum bagi wisatawan yang melanggar, pengelolaan sampah yang terintegrasi, serta pengembangan transportasi publik di Bali.

Saya berharap hasil pertemuan hari ini dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor, sehingga pariwisata tidak hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Bali dan semakin memperkuat popularitas pariwisata Indonesia di mata dunia.