Pemerintah Ungkap Alasan Beras SPHP Tersendat karena Digitalisasi dan Anggaran

Badan Pangan Nasional atau Bapanas menyatakan ada dua aspek yang menahan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP, yakni perbaikan distribusi dan anggaran. Dengan demikian, penyaluran beras SPHP baru mencapai 230.945 ton hingga kemarin, Kamis (21/8).

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan menilai penyaluran beras SPHP sejauh ini tidak tepat sasaran. Karena itu, pemerintah mendigitalisasikan proses distribusi hingga ke tingkat pengecer.

"Memang langkah ini perlu proses. Namun kunjungan kami di beberapa tempat menunjukkan pengecer cukup senang dengan adanya aplikasi tersebut lantaran ada kemudahan pemesanan ulang saat stok habis," kata Arief dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Kamis (21/8).

Arief menyampaikan digitalisasi distribusi beras SPHP memungkinkan Perum Bulog untuk menelusuri pergerakan beras tersebut. Untuk diketahui, beras SPHP merupakan beras yang disubsidi oleh pemerintah melalui Bulog.

Berdasarkan data Bulog, mayoritas beras SPHP yang disalurkan sejauh ini melalui pengecer di luar pasar atau hampir 95.000 ton. Capaian tersebut diikuti oleh distribusi melalui 9.807 pengecer di pasar dengan volume 67.706 ton.

Sementara itu, penyaluran beras SPHP di ritel modern baru sejumlah 1.592 ton melalui empat ritel modern sejauh ini. Sebagian besar atau 1.097 ton beras SPHP disalurkan melalui PT indomarco Prismatama atau Indomaret. Capaian tersebut diikuti Alfamart sejumlah 460 ton, Superindo sekitar 20 ton, dan Hypermart 15 ton.

"Kami minta waktu sosialisasi digitalisasi distribusi ini karena kami perlu menelusuri siapa saja yang membeli beras SPHP dari Bulog," ujarnya.

Di sisi lain, Arief mengatakan proses distribusi beras SPHP baru dimulai bulan ini. Untuk diketahui, pemerintah berencana menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP dengan subsidi Rp 1,3 triliun pada Juli-Desember 2025.

Arief menjelaskan mundurnya jadwal distribusi disebabkan oleh transfer anggaran subsidi dari Kementerian Keuangan yang baru masuk pada tahun ini. "Jadi penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan baru dilakukan beberapa pekan ini," katanya.

Arief menyampaikan mitigasi yang disiapkan terkait anggaran adalah mempercepat pengajuan anggaran pada tahun depan. Dengan demikian, pihaknya akan mendapatkan seluruh anggaran beras SPHP dan bantuan pangan secara sekaligus pada tahun depan.

Selain itu, Arief berencana menggunakan Koperasi Desa Merah-Putih sebagai titik utama distribusi beras SPHP ke masyarakat mulai tahun depan. Seperti diketahui, total Kopdes Merah-Putih yang telah berbadan hukum mencapai 80.081 unit.

Menurutnya, hal tersebut penting agar mesin pengemasan beras SPHP tidak berhenti di tengah tahun. Sebab, waktu yang dibutuhkan agar mesin tersebut mencapai kapasitas produksi optimum cukup lama.

"Mesin tersebut perlu mengubah pengemasan beras dari ukuran 50 kilogram menjadi 5 kilogram sebelum didistribusi. Proses itu agak lama. Biarlah Kopdes Merah-Putih akan tetap memiliki stok beras SPHP setiap saat tahun depan," ujarnya.