Kerugian Akibat Kerusuhan Jakarta Tembus Rp 80 Miliar, Lampu dan JPO Rusak

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan total kerugian akibat kerusakan infrastruktur di wilayahnya meningkat menjadi Rp80 miliar. Angka itu naik sekitar Rp25 miliar setelah dihitung perbaikan 18 lampu lalu lintas dan dua halte Transjakarta di Kecamatan Senen serta kawasan Markas Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Pramono mencatat kerugian infrastruktur akibat kerusuhan mencapai Rp55 miliar. Perinciannya antara lain kerusakan infrastruktur Transjakarta Rp3,3 miliar, CCTV dan infrastruktur lain Rp5,5 miliar, serta fasilitas Transjakarta Rp41,6 miliar.

“Ada dua Jembatan Penyeberangan Orang beserta halte Transjakarta, tambahan CCTV, dan 18 lampu lalu lintas yang juga harus diperbaiki. Jadi, total kerugian bertambah dari Rp55 miliar menjadi Rp80 miliar,” ujar Pramono di Balai Kota, Selasa (2/9).

Pramono memperkirakan biaya perbaikan dua JPO beserta halte Transjakarta di Senen dan Markas Polda Metro Jaya mencapai Rp19 miliar. Ia pun meminta bantuan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo untuk menanggung biaya perbaikan, termasuk pemasangan ulang lift di kedua JPO.

Pembangunan Kembali Halte dan JPO

Dody menyatakan kementeriannya akan menangani langsung pembangunan kembali halte dan JPO tersebut. Namun, ia menegaskan perlu ada perhitungan detail terkait biaya yang akan ditanggung pemerintah pusat.

Menurut Dody, kerusuhan pekan lalu membuat pemerintah pusat harus menyiapkan anggaran sementara Rp900 miliar untuk memperbaiki fasilitas umum di 19 provinsi. Kerusakan paling parah terjadi di Jawa Timur dan Makassar.

Sementara itu, biaya terbesar akan dialokasikan untuk rehabilitasi gedung DPRD. Namun, Dody menegaskan anggaran perbaikan tersebut tidak mencakup rumah dinas yang dirusak massa.

“Karena ada arahan langsung dari Presiden, kami targetkan halte Transjakarta di Senen dan Markas Polda Metro Jaya bisa kembali beroperasi secara fungsional kurang dari tujuh hari,” kata Dody.

Ia menambahkan, fasilitas umum dengan kerusakan ringan ditargetkan selesai diperbaiki dalam tujuh hari, kerusakan sedang sekitar empat bulan, sedangkan kerusakan berat bisa memakan waktu hingga enam bulan.

“Rp900 miliar ini masih angka sementara karena hasil penghitungan cepat. Kami akan hitung ulang setelah ada kepastian titik-titik yang akan diperbaiki,” kata Dody.

Ia menjelaskan perbaikan dilakukan menggunakan anggaran tanggap darurat. Apabila anggaran tersebut tidak mencukupi, pihaknya akan mengajukan tambahan kepada Presiden Prabowo Subianto.