Serapan Beras SPHP Rendah, Pemerintah Kaji Penyaluran Jalur Komersial

Badan Pangan Nasional tengah melakukan kajian untuk menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui skema komersial. Hal tersebut dinilai dapat menggenjot tingkat penyaluran beras SPHP yang sangat rendah, yaitu baru sekitar 5.500 ton per hari 

Hingga pekan ini, Selasa (2/9), total beras SPHP yang disalurkan baru mencapai 307.909 ton dari target 2025 sebesar 1,3 juta ton. Adapun, 542 pemerintah daerah telah menyalurkan 11.803 ton beras SPHP. Penyaluran terbesar tetap melalui 25.013 pengecer, mencapai 164.409 ton.

"Kami sudah merapatkan ide ini bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk mentransfer Cadangan Beras Pemerintah secara komersial. Namun ini harus dihitung agar komersialitas CBP tidak merugikan Bulog," kata Arief dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR, Kamis (4/9).

Namun demikian, Arief menekankan harus ada keuntungan dalam skema penyaluran beras SPHP komersial. Hal itu karena ada biaya bunga dan biaya penggudangan yang ditanggung Perum Bulog.

Arief mencatat mayoritas beras yang dikelola Bulog saat ini adalah CBP yang mencapai 2,9 juta ton, sedangkan beras komersial hanya sekitar 48.000 ton. Adapun komersialitas CBP rencananya akan dilakukan pada CBP hasil impor tahun lalu sebesar 1 juta ton.

Arief menyampaikan beras impor yang kini dikelola bulog memiliki kualitas premium atau dengan rasio beras patah hanya 5%. Sementara itu, CBP yang berasal dari dalam negeri memiliki rasio beras patah rata-rata 20%.

"Apakah kedua kualitas beras itu mau dicampur, kami akan melihat lagi nanti. Namun komersialitas beras SPHP tidak boleh merugikan negara. Apakah penggilingan padi berkenan membeli beras Bulog seharga Rp 14.000 per kilogram nantinya?" katanya.

Sebelumnya, Arief menyampaikan ada dua aspek yang menahan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP, yakni perbaikan distribusi dan anggaran. Arief menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan menilai penyaluran beras SPHP sejauh ini tidak tepat sasaran. Karena itu, pemerintah mendigitalisasikan proses distribusi hingga ke tingkat pengecer.

Arief menyampaikan digitalisasi distribusi beras SPHP memungkinkan Perum Bulog untuk menelusuri pergerakan beras tersebut. Untuk diketahui, beras SPHP merupakan beras yang disubsidi oleh pemerintah melalui Bulog.

Di sisi lain, Arief mengatakan proses distribusi beras SPHP baru dimulai bulan ini. Untuk diketahui, pemerintah berencana menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP dengan subsidi Rp 1,3 triliun pada Juli-Desember 2025.

Arief menjelaskan mundurnya jadwal distribusi disebabkan oleh transfer anggaran subsidi dari Kementerian Keuangan yang baru masuk pada tahun ini. "Jadi penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan baru dilakukan beberapa pekan ini," katanya.