Bahlil Sebut Pemerintah Berpeluang Tambah Lebih dari 10% Saham di Freeport

Pemerintah saat ini menargetkan pengalihan lebih dari 10% kepemilikan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dari Freeport-McMoRan. Meski demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka kans jumlah saham yang dialihkan bisa lebih besar dari 10%.

Penambahan saham pemerintah dalam PTFI merupakan syarat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK yang dijadwalkan habis pada 2041.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut target tersebut merupakan hasil negosiasi terbaru setelah sebelumnya disepakati penambahan saham hanya sebesar 10%.

“Awalnya kan sepakat untuk penambahan saham 10% Freeport. Tapi tadi berkembang negosiasi yang insyaallah lebih dari itu,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (15/9).

Bahlil mengatakan dirinya diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat komunikasi dan negosiasi dengan PTFI dan Freeport-McMoRan. Dia mengatakan penambahan kepemilikan saham diperlukan agar posisi pemerintah di PTFI semakin kuat saat perpanjangan kontrak rampung nantinya.

“Awalnya penambahan saham Freeport itu 10%, namun perkembangan yang terjadi di atas 10%. Berapa pastinya nanti saya akan umumkan setelah tanda tangan proses perpanjangan,” ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan, pemerintah berupaya mengalihkan lebih dari 10% saham tambahan kepemilikan di PTFI dengan harga murah. Dia menjelaskan, hal itu dapat terwujud mengingat valuasi aset PTFI kian tipis, sehingga pemerintah bisa membeli tambahan saham dengan biaya rendah.

“Karena valuasi asetnya kami anggap nilai bukunya sangat tipis sekali. Tetapi itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041,” kata Bahlil.

Adapun komposisi saham PTFI saat ini terdiri atas 51% dimiliki oleh Indonesia melalui MIND ID, sementara 49% dimiliki oleh Freeport McMoran

Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas sebelumnya mengatakan proses divestasi tambahan 10% saham PTFI dari Freeport-McMoran masih dalam tahap perencanaan. Dengan upaya tersebut, pemerintah menargetkan porsi kepemilikan saham negara di Freeport menjadi 61%.

“Masih dalam diskusi lebih lanjut,” kata Tony di Istana Kepresidenan, Rabu (30/7).

Upaya penambahan saham 10% saham PTFI kepada pemerintah merupakan bagian dari mekanisme perpanjangan kontrak IUPK Operasi Produksi Freeport. Adapun IUPK Operasi Produksi Freeport akan berakhir pada 2041.