Pemerintah menyetujui permohonan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk memperpanjang relaksasi ekspor 1,3 juta ton konsentrat tembaga selama enam bulan ke depan.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan smelter logam mulia atau precious metal refenery (PMR) milik PT Freeport Indonesia di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik pemrosesan emas PMR milik PT Freeport Indonesia di Gresik, dengan fasilitas modern pertama di dunia berkapasitas produksi emas 52 ton per tahun.
PT Freeport Indonesia menyiagakan kapal di Gresik sebagai persiapan ekspor tembaga, mengikuti surat rekomendasi dari Kementerian ESDM dan persetujuan relaksasi ekspor yang akan berlangsung.
PT Freeport Indonesia (PTFI) mencatatkan laba bersih sebesar US$ 4,1 miliar atau sekitar Rp 67,32 triliun sepanjang 2024. Perolehan tersebut naik hingga 28,12% yoy dari periode yang sama tahun lalu
PT Freeport Indonesia menggunakan pesawat kargo untuk pengiriman komponen smelter tembaga dengan cepat dari Jerman, menjanjikan efisiensi dan percepatan pemulihan produksi.
Maroef Sjamsoeddin dipilih menjadi Direktur Utama BUMN Holding Pertambangan, MIND ID, berkat rekam jejaknya sebagai Dirut PT Freeport Indonesia, dan diresmikan dalam RUPS terbaru.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebut, izin relaksasi ekspor konstrat tembaga Freeport akan berbentuk revisi peraturan Menteri (Permen) ESDM.
Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia hingga Juni 2025. Salah satunya demi mendukung perekonomian Papua.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak merinci besaran pajak yang akan dikenakan Freeport ketika bisa mengantongi izin ekspor. Namun, pemerintah akan menerapkan tarif pajak maksimal untuk hal ini
Penanggulangan kebakaran di smelter Freeport mengharuskan tindakan koreksi dan penyelidikan yang mendalam, dengan fokus pada peningkatan keselamatan dan pengawasan teknis.
Kebakaran di smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik membatasi pengolahan konsentrat, mengurangi penerimaan negara hingga Rp 65 triliun dan berdampak negatif pada pendapatan daerah.
Pemberian izin relaksasi ekspor ini Freeport tidak diputuskan oleh Kementerian ESDM. Sebab, pembahasannya melalui rapat koordinasi bersama kmenterian koordinator dan rapat terbatas bersama Presiden.