Direktur Utama PT Freeport Indonesia menyatakan bahwa rencana pembangunan smelter tembaga baru di Fakfak, Papua Barat, menunggu kepastian perpanjangan IUPK hingga 2061
CEO Freeport McMoran Richard C. Adkerson bertemu dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada Selasa (26/3). Keduanya disebut membahas penyelesaian smelter dan operasional tambang perusahaan.
Kementerian ESDM mengatakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 sedang tahap penyelesaian. Revisi ini akan menjadi dasar hukum perpanjangan izin Freeport hingga 2061.
Kementerian ESDM mengatakan belum ada ketentuan mengenai perpanjangan izin relaksasi ekspor konsentrat tembaga bagi PT Freeport Indonesia hingga akhir 2024.
Kepemilikan saham negara di PT Freeport Indonesia akan naik dari saat ini 51,2% menjadi 61% jika revisi Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 rampung.
Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS, Mulyanto, menilai PT Freeport Indonesia tidak layak mendapat perpanjangan kontrak hingga 2061 karena kinerjanya yang tidak baik selama ini.
Menurut Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, REC merupakan jawaban atas kebutuhan sektor industri dan bisnis dalam mendukung langkah dekarbonisasi di tanah air.
Bos Freeport Tony Wenas mengatakan bisa memasok katoda tembaga untuk memproduksi 8.000 unit pesawat Airbus A380, 600 GW PLTS atau 800 GW PLTA ketika smelter di kawasan JIIPE, Gresik, beroperasi penuh.
Jokowi memaksa PT Freeport Indonesia membangun industri smelter dengan mengakuisisi 51% sahamnya oleh BUMN karena selama 55 tahun Freeport hanya mengekspor tembaga.
Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan bahwa progres smelter tembaga PT Freeport Indonesia di JIIPE, Gresik, Jawa Timur, sudah sesuai dengan target dan siap beroperasi pada Juni 2024.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan bahwa revisi PP No.96 Tahun 2021 untuk memfasilitasi perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia hingga 2061 sudah di tangan Setneg.