Bapanas Proyeksi Penyaluran Beras SPHP Tahun Ini Hanya 600 Ribu Ton, 50% Target

Badan Pangan Nasional atau Bapanas memproyeksi penyaluran beras intervensi pemerintah tidak akan mencapai target 1,3 juta ton hingga akhir tahun ini. Walau demikian, pemerintah tidak akan mengubah kebijakan digitalisasi distribusi yang diduga menjadi penghambat penyaluran beras tersebut.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memperkirakan, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP hanya dapat mencapai 600 ribu ton tahun ini. Angka tersebut tidak mencapai 50% dari target penyaluran beras SPHP pada paruh kedua tahun ini sebesar 1,3 juta ton.

"Kami mau mempertanggungjawabkan beras SPHP yang kami keluarkan secara digital. Bulog hanya perlu menyederhanakan prosesnya, tetapi jangan dihilangkan sistemnya," kata Arief di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (22/9).

Perum Bulog saat ini tengah menerapkan sistem verifikasi melalui aplikasi Klik SPHP dalam penyaluran beras SPHP. Arief menekankan, program tersebut diterapkan untuk menjaga ketelusuran beras yang telah disubsidi pemerintah.

Ia mengusulkan agar para pedagang tetap mengisi formulir secara konvensional untuk memudahkan pengisian data. Setelah itu, Bulog didorong untuk mengubah isi formulir yang telah diisi para pengecer beras SPHP menjadi bentuk digital.

Selain beras SPHP, Arief mengatakan pemerintah telah akan menyalurkan bantuan pangan sejumah 360 ribu ton beras bantuan pangan kepada 18 juta keluarga penerima pada Oktober-November 2025. Dengan demikian, setiap keluarga penerima manfaat akna mendapatkan beras sejumlah 10 kilogram.

Arief menyatakan, penyaluran beras bantuan pangan akan dibarengi dengan penyaluran Minyakita sebanyak 2 liter ke setiap keluarga penerima manfaat. Karena itu, Arief mengaku akan mengajukan anggaran tambahan senilai Rp 6,5 triliun ke Kementerian Keuangan dalam waktu dekat.

"Penyaluran Minyakita akan membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,1 trilin, sementara program bantuan pangan sekitar Rp 5,3 triliun. Jadi, total tambahan anggaran yang akan kami ajukan Rp 6,5 triliun," katanya.

Ia pun memproyeksikan beras milik pemerintah yang keluar di pasar akan mencapai 900.000 ton pada paruh kedua tahun ini. Dengan demikian, volume Cadangan Beras Pemerintah atau CBP pada akhir 2025 akan mencapai 3 juta ton jika tidak ada penyerapan tambahan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya berencana merevisi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dalam waktu dekat. Ia menilai peningkatan CBP menjadi 4 juta ton diperlukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani.

"Perum Bulog perlu lebih banyak menyerap, karena musim tanam tahun ini akan terus bagus. Jadi, kami menaikkan volume cadangan berat menjadi empat juta ton, agar harga gabah di tingkat petani tidak turun pada paruh kedua tahun ini," kata Zulhas di kantornya, Kamis (17/7).