KSPI: 285 Korban PHK Pabrik Michelin Kembali Bekerja Pekan Depan
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mengungkapkan keputusan pemutusan hubungan kerja atas 285 buruh PT Multistrada Arah Sarana telah dicabut pihak manajemen. Dengan demikian, seluruh buruh produsen ban merek Michelin tersebut akan kembali bekerja pada pekan depan.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan manajemen MAS mencabut surat PHK tersebut lantaran melanggar perjanjian kerja bersama terkait proses PHK. Karena itu, manajemen akan memulai proses perundingan dalam hal efisiensi sebelum melakukan pemecatan karyawan.
"Kalau surat PHK tidak dicabut sampai 24.00 WIB hari ini, Jumat (7/11), saya akan melakukan pernyataan sikap dengan menuntut Multistrada Arah Sarana atas pelanggaran pidana dalam proses PHK tersebut," kata Andi Gani di kantor KSPI, Jakarta.
Ia mencatat keputusan PHK sepihak oleh Multistrada pada 285 buruh dilayangkan melalui surat elektronik pada 29 Oktober 2025.Anggota dan pengurus KSPSI yang bekerja di perusahaan menolak surat tersebut yang membuat 285 buruh mendapatkan skors selama 30 hari sejak Kamis pekan lalu.
Dengan demikian, sekitar 10% dari tenaga kerja Multistrada dilarang memasuki area produksi selama sepekan terakhir. KSPI mendorong 285 buruh untuk tetap mencoba mengisi presensi di pabrik selama sepekan terakhir walaupun konsisten ditolak di pintu terbang.
Andi mengatakan Multistrada berencana menambah korban PHK kepada 130 buruh di departemen logistik pada pekan lalu. Dengan demikian, perusahaan berencana mengurangi sekitar 15% jumlah pegawainya pada akhir tahun ini.
Manajemen MAS langsung mencabut surat PHK setelah mendapatkan inspeksi mendadak oleh pemerintah. "Saya berterima kasih pada intervensi pemerintah dalam membantu proses perundingan efisiensi antara buruh dan manajemen Multistrada Arah Sarana," katanya.
Di sisi lain, Andi Gani mencatat lima orang yang tergabung dalam 285 buruh MAS yang mendapatkan surat PHK tergabung dalam Dewan Pengurus Pusat KSPSI. Karena itu, Andi Gani menduga langkah PHK 285 buruh merupakan bagian dari strategi pemberangusan serikat pekerja oleh manajemen.
Ia telah menyiapkan dokumen untuk membuktikan dugaannya saat melapor ke penegak hukum. Namun laporan ini belum dilayangkan untuk memberikan ruang pembahasan bipartit terkait rencana efisiensi Multistrada.
"Kalau manajemen Multistrada tidak menepati janjinya untuk mencabut surat PHK sampai 24.00 WIB hari ini, kami akan laporkan temuan ini ke Dinas Ketenagakerjaan dan Kepolisian," katanya.
Industri Ban Tertekan
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Ban Indonesia Azis Pane mengatakan industri ban nasional tengah menghadapi tekanan berat akibat disrupsi pasar global dan kenaikan bea masuk di sejumlah negara tujuan ekspor. Kondisi ini menyebabkan penurunan produksi dan ekspor secara signifikan, serta mendorong beberapa pabrikan melakukan pengurangan tenaga kerja.
Saat ini, menurut Azis, sebagian pabrikan telah mengurangi jumlah tenaga kerjanya dengan skema Pemutusan Hubungan Kerja atau merumahkan tenaga kerjanya. Setidaknya ada dua pabrik yang melakukan langkah tersebut, yakni PT Multistrada Arah Sarana dan PT Banteng Pratama.
Multistrada yang memproduksi ban mobil merek Michelin masih melakukan produksi, tetapi Banteng Pratama yang memproduksi ban sepeda motor merek Mizzle telah menghentikan produksinya secara total. Penghentian produksi oleh Banteng Pratama disebabkan oleh pergantian manajemen oleh pemegang saham asal Korea Selatan.
Ia memproyeksikan volume ban yang diekspor hingga akhir tahun hanya akan mencapai 15 juta unit atau 30% dari target yang dipatok tahun ini. Ini karena mayoritas negara tujuan ekspor Indonesia, seperti Turki, Mesir, dan Amerika Serikat telah menaikkan tarif ekspor ban secara signifikan.
Target volume ekspor ban tahun ini yang mencapai sekitar 50 juta unit ditetapkan saat bea masuk ke Amerika Serikat masih 0%. Adapun Presiden Amerika Serikat Donald J Trump telah mengubah kebijakan tersebut menjadi 21%.
"Sementara margin industri ban itu rata-rata antara 5% sampai 7%, pabrik enggak mau bisnis dong. Kasih tahu pada pemerintah bahwa industri ban di dalam negeri sudah mau mati," kata Azis kepada Katadata.co.id, Selasa (4/11).
