Dilarang Pemerintah, Penjualan Baju Bekas Diprediksi Masih Marak saat Ramadhan

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mensinyalir baju bekas impor masih akan memenuhi pasar domestik pada Ramadan 2026. Sebab, volume pakaian bekas impor yang telah masuk pasar domestik belum akan habis pada kuartal pertama tahun depan.

Maman mengatakan strategi utama pemerintah dalam melindungi industri garmen saat ini adalah menutup keran pakaian bekas impor. Hal tersebut penting agar barang hasil produksi industri garmen lokal dapat memenuhi pasar domestik.

"Kami belum bisa memastikan apakah pasar domestik dapat bersih dari pakaian bekas impor sebelum Ramadan 2026. Namun kami mengutamakan penutupan arus impor pakaian bekas saat ini," kata Maman usai Rapat Koordinasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat, Kamis (27/11).

Maman mengakui pasar garmen domestik saat ini dipenuhi pakaian bekas impor maupun pakaian impor tanpa merek. Dia pun menemukan pedagang mikro dan kecil menjual kedua produk tersebut di pasar sentra garmen.

Karena itu, Maman mengatakan sedang mendorong pedagang yang menjajakan pakaian impor dalam bentuk bekas maupun tanpa merek mulai bertransisi ke produk lokal. Maman menekankan penjualan garmen lokal akan menguntungkan pedagang lantaran keran pakaian impor akan diperketat, khususnya pakaian bekas impor.

Menurutnya, pemerintah sedang mengkonsolidasikan 1.300 produsen garmen lokal untuk mengisi pedagang yang kini menjual pakaian bekas impor. Maman menekankan konsistensi produksi dan penjualan garmen lokal penting untuk meniadakan pakaian bekas impor di pasar domestik.

"Saat pemerintah konsisten menutup keran impor pakaian bekas, pasar domestik akan bersih dari kain impor dan membuka jalan bagi produk lokal untuk membanjiri. Pedagang akhirnya diuntungkan lantaran konsumen akan dipaksa membeli garmen lokal," katanya.

Maka dari itu, Maman menyampaikan pedagang yang kini menjual pakaian bekas impor dapat mengajukan Kredit Usaha Rakyat. Maman mengingatkan pelaku UMKM dapat memanfaatkan stimulus penghilangan agunan untuk nilai KUR di bawah Rp 100 juta.

Sebelumnya, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvi Yuni Moraza mencatat penutupan impor pakaian bekas akan mempengaruhi 900.000 usaha yang menjual pakaian bekas di dalam negeri. Walau demikian, Helvi menilai keran impor pakaian bekas harus dilakukan untuk melindungi UMKM garmen nasional.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API mendata praktek impor pakaian bekas telah membuat 58 Industri Kecil Menengah bidang garmen gulung tikar sejak 2021. Walau demikian, Helvi mengakui pengetatan impor pakaian bekas akan memutus mata pencaharian tenaga kerja dalam 900.000 usaha.

"Angka 900.000 usaha ini bukan di masa depan, tapi semua usaha tersebut akan terdampak dari pengetatan impor pakaian bekas. Untuk itu kami mulai melakukan pendekatan agar usaha tersebut mengalihkan pasokan jualannya dari pakaian bekas impor ke pakaian lokal," kata Helvi di kantornya, Rabu (5/11).