Zulhas Respons Tudingan Penyebab Kerusakan Alam dan Banjir di Sumatera

Mela Syaharani
8 Desember 2025, 13:36
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jakarta, Kamis (12/6/2025). Rapat tersebut membahas bantuan pangan kemanusiaan Palestina, bantuan sosial, tunda bayar cetak sawah, stabilisasi pasokan dan
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/bar
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jakarta, Kamis (12/6/2025). Rapat tersebut membahas bantuan pangan kemanusiaan Palestina, bantuan sosial, tunda bayar cetak sawah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, anggaran irigasi pertanian 2025 dan pengadaan cadangan jagung pemerintah.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menanggapi tudingan kepada dirinya yang menyebabkan kerusakan alam di Pulau Sumatera. Pertama, tudingan terkait bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera.

“Bencana terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang dipermasalahkan kepada Zulkifli Hasan itu Tesso Nilo yang ada di Riau, dan disana tidak ada bencana apapun. Tapi yang salah Zulkifli Hasan, termasuk (bencana) di Thailand dan Malaysia,” kata Zulhas dalam acara BIG Conference 2025, Senin (8/12).

Terkait Tesso Nilo, dia menyebut dituding mengeluarkan izin atas taman nasional tersebut ketika dia menjabat sebagai Menteri Kehutanan periode 2009-2014.

“Tesso Nilo itu Taman Nasional, tidak boleh diterbitkan izin (pengelolaan) apapun. Oleh karena itu tidak ada Menteri Kehutanan yang berani memberi izin. Kalau memberi akan langsung masuk penjara sebab masuk (perkara) pidana,” ucapnya.

Dia menjelaskan perubahan kondisi Tesso Nilo disebabkan karena taman nasional tersebut kini dihuni oleh 50 ribu masyarakat. “Terus salah Zulhas apa disitu? Kata orang salah semua, saya terima saja,” ujarnya.

Periksa 4 Perusahaan terkait Banjir di Sumatera Utara

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah memanggil dan memeriksa empat perusahaan yang memiliki persetujuan lingkungan di ekosistem daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru, Senin (8/12).  Pemeriksaan dilakukan setelah KLH menemukan indikasi aktivitas perusahaan yang memperparah dampak bencana banjir dan longsor di wilayah tersebut. 

Empat perusahaan yang dimaksud adalah pengelola tambang emas, pengelola pembangkit listrik tenaga air, pengelola perkebunan sawit, dan satu perusahaan lagi yang belum dikonfirmasi KLH/BPLH. 

“Di antaranya yang akan kita tempuh adalah dengan audit lingkungan, kemudian persengketaan lingkungan hidup, dan kemungkinan pidana,” kata Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, saat konferensi pers di Jakarta, Senin (8/12). 

Operasional keempat perusahaan sudah dihentikan sementara oleh KLH/BPLH. Empat perusahaan lainnya juga akan dipanggil dan diperiksa besok, atas indikasi serupa.  

Hanif menjelaskan, banjir di Sumatra Utara terjadi pada lima DAS, yaitu Batang Toru, Garoga, Badili, Aek Pandan, dan Sibuluan. Di DAS Garoga, KLH/BPLH menemukan aktivitas perkebunan kelapa sawit milik entitas swasta, yang kini juga tengah didalami. Namun Hanif menyebut, banjir di lokasi ini lebih dipengaruhi hancurnya hulu DAS karena posisi terjal dan diguyur hujan deras. 

Di DAS Badili, Hanif dan tim tidak melihat langsung adanya aktivitas besar manusia di hulu. Hanif lalu memperkirakan, banjir dan longsor disebabkan hujan yang sangat kuat ditambah struktur tanah yang tak dapat menahannya. 

Ini serupa dengan kondisi DAS Sibuluan yang memiliki dinding hulu terlalu curam. Di Aek Pandan, kata Hanif, posisi kota atau pemukiman yang terlalu dekat dengan dinding hulu hingga memperparah kerusakan lingkungan. 

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Mela Syaharani

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...