banjir sumatra

Mengapa bencana memerlukan pengeluaran pemulihan yang tepat waktu, dan apa yang diungkapkan Sumatra tentang terbatasnya kekakuan anggaran.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 25 Februari 2026, jumlah pengungsi di tiga provinsi turun signifikan dari semula 2.108.582 menjadi 11.250 orang.

Mensos menyampaikan, penyaluran santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia telah mencapai Rp14 miliar lebih untuk 990 korban, dengan nilai santunan Rp15 juta per korban.

Mendagri Tito Karnavian menyebut Indonesia sudah mengalami swasembada sehingga tidak membutuhkan bantuan berupa beras untuk korban banjir.

Kementan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 336 miliar untuk mempercepat rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Multi Sibolga Timber dilaporkan memegang konsesi 28 ribu hektare di Manduamas, Tapanuli Tengah.

Di tengah proses hukum, NSHE menjalani audit ulang lingkungan. PLTA Batang Toru berpeluang untuk beroperasi kembali dengan syarat "koreksi total".

Perusahaan juga dituntut melakukan tindakan pemulihan lingkungan senilai Rp20,79 miliar.

Bila audit ulang tidak menemukan pelanggaran, ada peluang izin operasional dapat dipulihkan.

Perusahaan mencabut izin 28 perusahaan yang dinilai melakukan pelanggaran dan turut menjadi penyebab bencana banjir di utara Sumatra pada akhir 2025.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis akan menjadi acuan penerbitan kembali persetujuan lingkungan atau pelarangan bagi perusahaan beroperasi di suatu wilayah.

Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan pemeriksaan masih berjalan terhadap perusahaan-perusahaan di wilayah bencana Sumatra. Sanksi sesuai perkembangan.

Direktur Utama PT PLN (persero) Darmawan Prasodjo menceritakan beratnya perjuangan perusahaan pelat merah itu memulihkan listrik yang lumpuh imbas bencama Sumatra.

Direktur Utama PT PLN (persero) Darmawan Prasodjo mengatakan PLN menggratiskan biaya listrik berupa token untuk hunian sementara (huntara) korban bencana Sumatera selama enam bulan.

Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan. Tidak semua yang digugat perdata oleh Kementerian Lingkungan Hidup mengalami pencabutan izin.