banjir sumatra

Perusahaan mencabut izin 28 perusahaan yang dinilai melakukan pelanggaran dan turut menjadi penyebab bencana banjir di utara Sumatra pada akhir 2025.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis akan menjadi acuan penerbitan kembali persetujuan lingkungan atau pelarangan bagi perusahaan beroperasi di suatu wilayah.

Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan pemeriksaan masih berjalan terhadap perusahaan-perusahaan di wilayah bencana Sumatra. Sanksi sesuai perkembangan.

Direktur Utama PT PLN (persero) Darmawan Prasodjo menceritakan beratnya perjuangan perusahaan pelat merah itu memulihkan listrik yang lumpuh imbas bencama Sumatra.

Direktur Utama PT PLN (persero) Darmawan Prasodjo mengatakan PLN menggratiskan biaya listrik berupa token untuk hunian sementara (huntara) korban bencana Sumatera selama enam bulan.

Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan. Tidak semua yang digugat perdata oleh Kementerian Lingkungan Hidup mengalami pencabutan izin.

Holding BUMN perkebunan PTPN memastikan tidak akan menghentikan bantuan untuk pemulihan Sumatra kalau pun proses hukum berjalan.

Pascabencana banjir Sumatra, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berencana menurunkan tim untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yan beroperasi di daerah rawan bencana.

Desa Lubuk Sidup, Aceh Tamiang, Aceh, yang sempat terisolasi saat banjir melanda, kini segera terhubung kembali usai hampir rampungnya pembangunan jembatan gantung.

Daerah di Aceh yang sebelumnya terisolasi akibat banjir bandang kembali terkoneksi lewat pembangunan sejumlah infrastruktur darurat, termasuk jembatan bailey di beberapa titik.

Dapur lapangan Brimob Polri aktif beroperasi di Aceh Tamiang dan Sumatera Barat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan personel di wilayah terdampak bencana.

Anggota TNI dari Bekangdam XX/Tanjungpura (TIB) bekerja membangun berbagai jenis jembatan, mulai dari jembatan Bailey, Armco, hingga jembatan gantung, di sejumlah kabupaten di Sumatera Barat.

InJourney salurkan bantuan logistik 4 ton dan dukung 24 UMKM untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatera, melibatkan 44 relawan dari berbagai entitasnya.

Perusahaan-perusahaan tergugat bergerak di berbagai bidang, antara lain perkebunan, pertambangan emas, dan pembangkit listrik tenaga air.

Lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan Auriga Nusantara menilai Toba Pulp Lestari tidak logis karena menyebut aktivitas pembukaan hutan di konsesinya dilakukan pihak lain.