banjir sumatra

Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan. Tidak semua yang digugat perdata oleh Kementerian Lingkungan Hidup mengalami pencabutan izin.

Holding BUMN perkebunan PTPN memastikan tidak akan menghentikan bantuan untuk pemulihan Sumatra kalau pun proses hukum berjalan.

Pascabencana banjir Sumatra, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berencana menurunkan tim untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yan beroperasi di daerah rawan bencana.

Desa Lubuk Sidup, Aceh Tamiang, Aceh, yang sempat terisolasi saat banjir melanda, kini segera terhubung kembali usai hampir rampungnya pembangunan jembatan gantung.

Daerah di Aceh yang sebelumnya terisolasi akibat banjir bandang kembali terkoneksi lewat pembangunan sejumlah infrastruktur darurat, termasuk jembatan bailey di beberapa titik.

Dapur lapangan Brimob Polri aktif beroperasi di Aceh Tamiang dan Sumatera Barat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan personel di wilayah terdampak bencana.

Anggota TNI dari Bekangdam XX/Tanjungpura (TIB) bekerja membangun berbagai jenis jembatan, mulai dari jembatan Bailey, Armco, hingga jembatan gantung, di sejumlah kabupaten di Sumatera Barat.

InJourney salurkan bantuan logistik 4 ton dan dukung 24 UMKM untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatera, melibatkan 44 relawan dari berbagai entitasnya.

Perusahaan-perusahaan tergugat bergerak di berbagai bidang, antara lain perkebunan, pertambangan emas, dan pembangkit listrik tenaga air.

Lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan Auriga Nusantara menilai Toba Pulp Lestari tidak logis karena menyebut aktivitas pembukaan hutan di konsesinya dilakukan pihak lain.

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) khawatir hasil pembangunan bertahun-tahun lenyap imbas bencana yang terjadi karena kerusakan lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup melakukan evaluasi terhadap 300 perusahaan terkait bencana Sumatra.

Kementerian lingkungan hidup menggugat perdata enam perusahaan terkait banjir Sumatra. Estimasi kerugian ekonomi akibat bencana mencapai puluhan triliun.

Temuan Walhi: hutan rusak karena pembukaan lahan oleh perusahaan pemegang Hak Guna Usaha, serta dugaan penebangan hutan oleh perorangan.

Dari total 600 unit huntara tahap pertama yang diserahterimakan ke korban banjir di Aceh Tamiang, BNI berpartisipasi 20%.