Industri Kemasan: Bea Masuk 0% Tak Jawab Masalah Utama Harga dan Pasokan Plastik

Industri kemasan menilai wacana kebijakan pembebasan bea masuk impor LPG dan biji plastik menjadi 0% belum mampu menyelesaikan persoalan utama sektor tersebut, yakni tingginya harga dan terbatasnya pasokan bahan baku plastik.

Direktur Eksekutif Indonesia Packaging Federation (IPF) Henky Wibawa mengatakan kebijakan tersebut tidak berdampak langsung bagi industri kemasan karena LPG bukan menjadi sumber energi utama di sektor hilir tersebut.

Menurut Henky, persoalan utama yang dihadapi industri di bagian hilir saat ini adalah harga plastik yang masih tinggi serta pasokan yang terbatas akibat terganggunya rantai pasok global, terutama dari Timur Tengah.

“Selain harga plastik tetap masih tinggi, namun juga ketersediaan dan pasokannya yang sangat terbatas, karena bahan baku terganggu akibat konflik di Timur Tengah ini,” katanya kepada Katadata.co.id, Jumat (1/4). 

Ia mengatakan, hingga kini belum ada kepastian kapan gangguan pasokan tersebut akan berakhir. Di sisi lain, kebutuhan industri tetap berjalan mengikuti mekanisme pasar.

“Penentuan harga ditentukan oleh elastisitas supply and demand. Kalau stok bahan baku masih ada, maka pelanggan tetap akan diprioritaskan dan harga dikompromikan,” ujarnya.

Target Impor Cina

Henky menyebut pasokan bahan baku dari dalam negeri saat ini sangat terbatas, terutama setelah produsen petrokimia terbesar, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, masih berada dalam kondisi force majeure.

“Pasokan lokal praktis sudah sangat minim, karena kondisi force majeure dari produsen dalam negeri terbesar Chandra Asri masih tetap berlaku,” katanya.

Dengan kondisi itu, industri kemasan kini mengandalkan impor sebagai sumber pasokan alternatif. Selain Timur Tengah yang juga terdampak konflik, Cina dinilai masih memiliki kapasitas produksi yang cukup stabil.

“Supply dari Cina masih ada yang memungkinkan, mereka masih mempunyai kapasitas yang berlebih dan harga juga lebih bersaing,” ujarnya.

Henky menambahkan, pelaku industri dari berbagai negara juga tengah mencari solusi atas krisis bahan baku, termasuk inovasi teknologi dan alternatif material.

Lebih lanjut, Henky menilai kebijakan pemerintah perlu dibuat lebih kondusif dan adil, khususnya bagi industri hilir seperti kemasan yang didominasi pelaku usaha kecil dan menengah.

Ia menyoroti kebijakan safeguard dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk bahan baku plastik impor seperti PE dan PP yang dinilai memberatkan industri hilir.

Ia mengatakan asosiasi plastik hulu telah mengajukan petisi safeguard dan BMAD sejak hampir setahun terakhir, sementara kapasitas produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 50% kebutuhan. 

“Sekarang supply dalam negeri juga terganggu, tapi petisi itu belum dicabut,” katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut justru menambah beban industri hilir di tengah keterbatasan pasokan. Ia meminta agar kebijakan tersebut segera dievaluasi.

Di sisi lain, ia menilai kebijakan stimulus berupa pembebasan bea masuk bahan baku awal seperti nafta justru lebih menguntungkan industri hulu.

Henky menilai impor bahan baku kemasan dari wilayah Cina menjadi harapan dalam kondisi ini sebab menurutnya, pasokan Cina dinilai memiliki kapasitas berlebih, kondisi relatif stabil serta harga yang lebih kompetitif.