Menhub: Perpres Ojol Hanya Atur Kendaraan Roda Dua

10 Agustus 2026, 18:47

Katadata/Fauza Syahputra

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan paparan pada Konferensi Pers Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Semester II Tahun 2026 di Jakarta, Senin (22/6/2026). Pemerintah menyiapkan anggaran stimulus ekonomi semester II 2026 sebesar Rp26,34 triliun yang mencakup transportasi Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan Rp18,04 triliun.

Membuat ringkasan dengan AI

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan peraturan presiden terkait ojek daring (Perpres ojol) hanya mengatur layanan kendaraan roda dua, sementara taksi daring tidak.

Dudy, saat ditemui usai rapat finalisasi perpres tersebut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin mengatakan regulasi yang diatur mencakup layanan pengantaran orang dan barang.

"Yang menjadi fokus pengaturan mengenai hantaran orang dan barang. Roda dua, ya," ucap dia.

Dia menjelaskan perpres tersebut tengah dalam tahap finalisasi dan ditargetkan rampung sebelum Hari Ulang Tahun Ke-81 Republik Indonesia.

Pemerintah, kata dia, tengah maraton membahas norma perpres secara saksama agar tidak terjadi keliru tafsir dalam penerapannya nanti.

"Kita memfinalisasi, kata demi kata kita finalisasi supaya tidak menimbulkan salah penafsiran. (Contohnya, itu mengatur juga mengenai hantaran barang dan dokumen, itu juga dibahas supaya tidak menimbulkan multipenafsiran," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi lewat perpres yang akan rampung dalam waktu dekat itu, pengendara ojol akan dikategorikan menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan dengan status UMKM, para pengendara ojol akan memiliki fleksibilitas waktu dalam bekerja dan bisa menerima paket-paket kebijakan insentif UMKM.

Dia juga menegaskan pemerintah tidak akan mengenakan pajak apa pun kepada para pengendara ojol yang nantinya berstatus UMKM karena pendapatan mereka berada di kisaran Rp10-15 juta.

"Saya mau luruskan kalau misalnya ada yang cerita-cerita, mengatakan mengenai bahwa ojol akan dikenakan pajak lah, ini segala macam, saya luruskan, tidak. Jadi, 100 persen itu isu hoaks," kata Maman.

Menurut dia, berbagai komunitas, asosiasi hingga organisasi ojol pun menyambut baik status mereka yang akan menjadi UMKM.

"Mereka bisa dapat kesempatan untuk berusaha karena istrinya, anak-anaknya mungkin dan bahkan mereka sendiri mereka bisa punya tiga motor, empat motor, motornya direntalkan segala macam," tuturnya.