Berita Perpres Ojol Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kebijakan Presiden Prabowo menurunkan komisi aplikator dari 20% ke 8% berpotensi jadi bumerang bagi pengemudi ojol. Berikut lima alasannya.

Pemerintah mengakui proses penyusunan Peraturan Presiden terkait ojek online (Perpres ojol) hingga kini belum juga rampung.

Perpres Ojol disebut dilakukan setelah merger Grab dan GoTo Gojek Tokopedia. Kedua aplikator ini sudah berkonsultasi dengan KPPU?

Anggota DPR dan Garda Indonesia berharap penerbitan Perpres Ojol tidak dikaitkan dengan wacana merger Grab dengan GoTo Gojek. Sebab, aturan ini dibutuhkan oleh pengemudi taksi dan ojek online.

Bocoran draf Perpres Ojol mengungkap rencana penurunan komisi dari 20% menjadi 10%, serta kewajiban membayar iuran JKK dan JKM, yang dinilai berisiko menekan keberlanjutan bisnis transportasi online.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pembahasan Peraturan Presiden tentang ojek online atau Perpres Ojol masih dalam proses di Sekretariat Negara.

Komisi yang diambil aplikator dikabarkan akan turun dari 20% menjadi 10% dalam draf Perpres Ojol. Namun pandangan pengemudi ojek online mengenai hal ini terbagi dua.

Mensesneg Prasetyo Hadi buka suara terkait bocoran rancangan Perpres ojol yang beredar, serta membahas soal potensi merger Gojek dan Grab.

Bocoran Perpres ojol beredar. Dua di antaranya memuat besaran komisi yang diambil oleh aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive, serta kewajiban mereka untuk membayarkan asuransi.