Pemerintah menerbitkan Perpres Ojol yang menegaskan status pengemudi ojek online sebagai mitra, bukan sebagai pengusaha mikro seperti rencana sebelumnya.
Perpres Ojol resmi diterbitkan untuk melindungi ekosistem transportasi digital, dengan tiga kementerian akan membentuk forum komunikasi untuk menjalankannya.
Pemerintah masih membahas wacana penetapan status UMKM bagi pengemudi ojol yang menuai penolakan, menunggu hasil pembahasan di DPR bersama RUU terkait.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah akan menyinkronkan Perpres Ojol dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) ketenagakerjaan yang saat ini telah masuk dalam pembahasan bersama DPR RI.
Perpres Ojol akan mengatur hubungan kemitraan pengemudi dengan aplikator, dengan Kementerian UMKM yang berperan dalam pembinaan dan pemberian akses insentif.
Maxim Indonesia mengingatkan tarif minimum Ojol dalam Perpres yang sedang disiapkan pemerintah berpotensi menurunkan jumlah pesanan dan memengaruhi pendapatan kurir.
Tarif ojol pengantar makanan dan barang akan punya formula berbeda dari angkutan penumpang. Pemerintah mempertimbangkan bensin, jarak tambahan, algoritma, ukuran barang hingga risiko pengiriman.
Menteri Perhubungan meminta aplikator ojol merinci uang yang dibayar konsumen dan yang diterima driver. Langkah ini diharapkan mengakhiri perbedaan persepsi soal tarif dan platform fee.
Kemenhub meminta aplikator ojol merinci tarif yang dibayar konsumen dan bagian yang diterima driver dalam receipt. Langkah ini untuk mencegah perbedaan persepsi soal pendapatan dan platform fee.