YLKI: Beras Fortifikasi Palsu Langgar Hak Konsumen, Masuk Ranah Pidana
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai dugaan beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan kandungan pada label merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen. YLKI meminta pemerintah mengungkap informasi mengenai merek yang diduga bermasalah agar masyarakat dapat mengetahui produk yang beredar di pasaran.
Ketua Pengurus Harian YLKI Niti Emiliana mengatakan konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dibeli. Konsumen juga berhak mendapatkan produk sesuai dengan informasi dan manfaat yang dijanjikan pelaku usaha.
"Menyikapi adanya dugaan beras yang tidak sesuai dengan standar, ternyata tidak sesuai dengan kandungan yang tertera pada label dan kandungan yang ada setelah uji lab dilakukan," kata Niti dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (15/9).
Menurut dia, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kandungan beras fortifikasi tidak sesuai dengan informasi pada label, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen.
Niti mengatakan ketentuan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dia merujuk Pasal 8 yang mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi maupun memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan informasi yang tercantum pada etiket, label, atau keterangan produk.
"Karena konsumen perlu mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, dan juga mendapatkan produk sesuai dengan apa yang dijanjikan," ujarnya.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara produk dan informasi yang diberikan kepada konsumen, persoalan tersebut dapat masuk ke ranah pidana.
"Ketika memang ada sesuatu hal yang tidak sesuai, maka ini masuk dalam ranah pidana," katanya. Investigasi diperlukan agar dugaan pelanggaran dapat segera diketahui dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi konsumen.
Dia juga meminta pemerintah membuka informasi mengenai merek beras yang diduga tidak sesuai dengan standar apabila hasil pemeriksaan telah memastikan adanya pelanggaran.
"Dan ini tentu hak atas informasi terkait dengan merek apa saja yang menjadi dugaan, itu publik juga harus diinformasikan," ujarnya.
Masyarakat berhak mengetahui kebenaran informasi mengenai produk yang beredar, terutama jika terdapat dugaan ketidaksesuaian dengan regulasi atau standar yang berlaku.
"Ketika memang ada hal-hal yang sesuatu tidak sesuai dengan regulasi ataupun aturan, maka publik juga berhak tahu kebenaran dari informasi tersebut. Karena yang terdampak adalah konsumen itu sendiri atau masyarakat," katanya.
YLKI mendukung langkah tegas pemerintah terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dan merugikan konsumen.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej juga mengatakan dugaan praktik penipuan dalam penjualan beras fortifikasi dapat masuk ke ranah pidana. Hal ini mengacu pada hasil penelitian dan kajian yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas.
Edward mengatakan terdapat indikasi dugaan tindak pidana penipuan karena produk beras yang dijual tidak sesuai dengan kandungan yang tercantum pada label.
"Bahwa ada indikasi dugaan tindak pidana penipuan," kata Edward.
Menurut dia, dugaan tindak pidana tersebut dapat dikenakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk Pasal 492, 493, dan 495, serta ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Namun pemerintah belum menetapkan tersangka dan sanksi lebih lanjut bagi produsen, selain menarik produk yang tak sesuai kandungan dari pasaran
