KAI: Pengalihan Utang Whoosh Masih Dikaji Kemenkeu

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero menyatakan pengalihan tanggung jawab pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh masih dalam proses kajian. 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengambil alih utang tersebut per 15 September 2026. Ke depan, utang akan ditanggung oleh Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu. 

“Kan sudah dikatakan Pak Menteri Keuangan mau dipindahkan ke sana (Kemenkeu). (Sekarang) sedang dikaji oleh Kementerian Keuangan, kami mengikuti saja,” kata Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/9).

Dia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait perincian pemindahan utang tersebut. Sebab, proses itu masih dalam kajian sehingga KAI belum bisa turut serta di dalamnya.

Bobby berharap perubahan tanggung jawab utang Whoosh itu dapat membantu belanja modal perusahaan. “Iya mudah-mudahan ya, agar cepat,” ujarnya.

Senada dengan Bobby, Kementerian Keuangan juga menyebut masih melakukan valuasi terhadap nilai saham konsorsium BUMN pemilik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh),  PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Kepemilikan saham itu rencananya dialihkan dari Danantara ke pemerintah.  

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Evita Mantovani menuturkan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengambilalihan utang beserta aset Whoosh berjalan transparan serta terukur. Saat ini, proses yang tengah berjalan telah berada di tahap finalisasi. Skema yang ditetapkan pun telah final. 

“Supaya pengalihan nanti berjalan dengan terencana, tepat dan juga bisa operasional, tentu diperlukan pemetaan beberapa aspek antara lain finansial, aspek bisnis, operasional dan tentu hukumnya,” kata Evita dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/9) lalu.

Ia menuturkan, saat ini, Kemenkeu tengah melakukan due diligence atau uji tuntas serta melakukan valuasi nilai saham PSBI yang akan dialihkan secara paralel. Ia juga memastikan, pelaksanaannya tidak melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung. 

“Penyusunan perpres (peraturan presiden) juga sedang kami lakukan dan yang paling penting adalah koordinasi dengan BP BUMN dan BPI Danantara terus dilakukan,” ujar Evita. 

Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa,  mengungkapkan bahwa setelah direstrukturisasi, utang Whoosh memiliki tenor pembayaran 80 tahun. Cicilan per tahunnya berjumlah Rp 1 triliun atau sedikit di bawahnya. 

Purbaya memastikan ketersediaan dana yang dimiliki SMV untuk membayar utang tersebut. Ia menggambarkan, keuntungan yang bisa diperoleh satu SMV sudah dapat menutupi kewajiban pembayaran per tahun utang Whoosh. 

“Ada (anggarannya) kan? Kalau kita lihat, salah satu perusahaan, yang salah satu yang BUMN yang di bawah Kementerian Keuangan, yang kita yang agak kecil saja untungnya setahun Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun. Ya, sedikit kan bisa. Tambah satu lagi ada yang untung Rp 6 triliun sampai Rp 7 triliun. Jadi cukuplah, enggak ada masalah,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (9/9) dua pekan lalu.

Whoosh awalnya dibangun melalui PT KCIC, perusahaan patungan konsorsium Indonesia dan Cina. Pembiayaan proyek berasal dari penyertaan modal pemegang saham dan pinjaman dari China Development Bank (CDB).  

Sekitar 75% pembiayaan proyek tersebut berasal dari pinjaman CDB, sedangkan sisanya merupakan setoran modal para pemegang saham konsorsium. Proyek itu dibangun dengan total nilai investasi sekitar US$ 7,2 miliar termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sekitar US$ 1,21 miliar dari rencana awal.  

Setelah Danantara resmi dibentuk sebagai pengelola investasi BUMN, pemerintah memutuskan penyelesaian utang Whoosh menjadi bagian dari mandat lembaga tersebut. Pada Oktober 2025, Purbaya sempat berujar bahwa Danantara mampu menyelesaikan masalah utang Whoosh tanpa suntikan dari APBN.