Pemerintah berencana menyalurkan APBN untuk menanggung sebagian biaya operasional Kereta Cepat Whoosh melalui skema public service obligation (PSO). Apa risikonya?
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyatakan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh akan terus berlanjut.
Kepala Danantara Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pemerintah akan menyalurkan APBN untuk menanggung sebagian biaya operasional Kereta Cepat Whoosh melalui skema public service (PSO).
Pemerintah sedang menggodok skema pembiayaan ulang proyek kereta cepat Whoosh bersama Danantara, ditargetkan selesai akhir tahun dengan strategi yang tidak berdampak sama pengelolaan keuangan PT KAI.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan bertanggung jawab atas pembayaran utang kereta cepat Whoosh, dengan pembayaran bersumber dari uang sitaan koruptor. Berpotensi terbentur aturan fiskal.
Presiden Prabowo mengimbau agar permasalahan utang proyek Kereta Cepat Whoosh tidak dipolitisasi, menekankan pemerintah dapat menyelesaikan masalah tersebut dan menilai proyek ini dari manfaat sosialn
Presiden Prabowo Subianto menyatakan minat dalam perpanjangan rute kereta cepat ke Banyuwangi sebagai bagian dari proyek Whoosh, menyarankan kerja sama teknologis antara Indonesia dan Cina
Presiden Prabowo Subianto menanggapi polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung, lebih dikenal sebagai Whoosh, dengan menekankan komitmennya pada manfaat sosial daripada keuntungan finansial dan menjamin pe
Solusi untuk Whoosh tak perlu lahir dari rapat maraton yang melelahkan. Cukup obrolan ringan antara Rosan Roeslani dan Purbaya Yudhi Sadewa sambil menyeduh secangkir kopi.