Swasta Wajib Pekerjakan 1% Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan BUMN 2%

9 November 2026, 17:09

ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/nz

Peserta penyandang disabilitas menyulam kain untuk membuat pouch pada pelatihan talenta inklusif dari Kementerian Ketenagakerjaan di Balai Perluasan Kesempatan Kerja Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/10/2026).

Membuat ringkasan dengan AI

Pemerintah mewajibkan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2% dari total pekerjanya. Adapun perusahaan swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 1% dari total pekerjaanya.

Aturan perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan penyandang disabilitas tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang mulai berlaku sejak 28 Oktober 2026.

Berdasarkan Pasal 105 ayat (1), pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari total pekerja atau buruh. Sementara itu, Pasal 105 ayat (2) mewajibkan perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% dari jumlah pekerja atau buruh.

Selain mengatur kuota tenaga kerja, Pasal 104 ayat (1) mewajibkan pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas untuk memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan ragam disabilitas pekerja.

Pasal 104 ayat (2) menegaskan pemberian perlindungan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ancaman Sanksi Pidana

Ketentuan tersebut juga ada sanksi pidana bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban perlindungan terhadap pekerja penyandang disabilitas. Berdasarkan Pasal 275 ayat (1), pemberi kerja yang tidak memberikan perlindungan sesuai jenis dan ragam disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (1) dapat dikenai pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

Sementara itu, Pasal 275 ayat (2) mengatur sanksi apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh korporasi. Korporasi dapat dikenai pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI,” demikian tertulis pada UU Pelindungan Ketenagakerjaan Pasal 275, dikutip Senin (9/11).