Apindo Soroti Aturan Cuti UU Ketenagakerjaan, Usul 245-250 Hari Kerja Setahun

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo merespons kebijakan pemerintah yang. mengatur soal cuti bersama yang tidak boleh memotong jatah cuti tahunan. Hal itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang mulai berlaku sejak 28 Oktober 2026

Melihat dampak dari hal itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan aksi itu masih dicermati oleh Apindo. Menurutnya, yang paling penting saat ini perlu menjaga iklim investasi agar pelaku usaha berminat investasi dan membuka lapangan kerja di RI.  

Ia mengatakan perlindungan terbaik bagi pekerja melalui penyediaan lapangan kerja. Bob menyebut jangan sampai upaya memberikan perlindungan kepada pekerja justru ujungnya kehilangan kesempatan kerja.

Terkait pengaturan cuti, ia menilai regulasi seharusnya lebih berfokus pada pengaturan hari kerja, bukan hari libur pekerja.

“Nah, jadi kalau di negara lain itu, hari kerjanya itu dibuat fix, ya kan? Apakah 245? Umumnya mereka mengatur hari kerja itu antara 245–250 hari kerja setahun, ya,” kata Bob ketika ditemui di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (9/11). 

Bob mengatakan, pengaturan hari kerja perlu memberikan kepastian bagi perusahaan dalam menghitung target dan produktivitas pekerja. Menurutnya, apabila jumlah hari libur yang diatur, perusahaan akan kesulitan memperkirakan jumlah hari kerja dan menentukan prioritas pekerjaan yang dapat berubah setiap waktu.

Apindo berharap perusahaan dapat menetapkan jumlah hari kerja dalam setahun. Hal itu demi mengukur output perusahaan sekaligus menjaga daya saing industri ke depan. Ia menambahkan, Apindo masih mempelajari ketentuan itu, termasuk aturan turunan yang akan diterbitkan pemerintah. 

“Dan tentunya juga dalam kerangka melindungi buruh juga, tapi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada yang banyak dipraktikkan di banyak negara gitu loh. Jangan kita beda sendirian gitu loh, ya,” kata Bob. 

Ia mencontohkan, sejumlah negara seperti India dan Vietnam masih menerapkan hari kerja pada Sabtu. Ia menilai pengaturan waktu kerja di Indonesia perlu lebih fleksibel dengan memberikan ruang bagi perusahaan dan pekerja untuk menyepakati ketentuan masing-masing melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Ia menilai undang-undang sebaiknya mengatur ketentuan secara lebih terbuka, sementara pengaturan teknis hari kerja dapat disesuaikan melalui PKB di masing-masing perusahaan.

“Kayak saya bilang kan, jam kerja itu 45 jam misalnya seminggu, jangan sampai nanti begitu overtime, kita dibilang excess capacity gitu loh, ya kan. Terus dibilang force labor, ah ini yang harus dijaga gitu,” ucap Bob.

Dalam Pasal 118 ayat (1), pemberi kerja wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. Ketentuan waktu istirahat tersebut mencakup istirahat di antara jam kerja, istirahat mingguan, serta istirahat panjang.

Pada ayat (2) huruf a, pekerja berhak mendapatkan waktu istirahat paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama empat jam berturut-turut. Waktu istirahat tersebut tidak dihitung sebagai jam kerja.

Selanjutnya, Pasal 118 ayat (2) huruf b mengatur hak istirahat mingguan selama satu hari bagi pekerja dengan enam hari kerja dalam seminggu atau dua hari bagi pekerja dengan lima hari kerja dalam seminggu.

Adapun pada ayat (2) huruf c, pekerja berhak mendapatkan istirahat panjang selama 30 hari kalender setelah bekerja secara berturut-turut selama lima tahun atau kelipatannya.

Pasal 118 ayat (3) juga menegaskan bahwa penggunaan hak istirahat tersebut tidak mengurangi hak pekerja atas upah dan manfaat lainnya. Namun, pekerja yang mengambil istirahat panjang tidak berhak memperoleh cuti tahunan pada tahun berjalan sebagaimana diatur dalam ayat (4).

“Pekerja/Buruh yang menggunakan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi hak atas upah dan manfaat lainnya,” demikian tertulis dalam Pasal 118 ayat 3, dikutip Senin (9/11).  

Selain waktu istirahat, Pasal 118 ayat (5) mewajibkan perusahaan memberikan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

 Sementara itu, ayat (6) mengatur bahwa pelaksanaan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja. Adapun mekanisme pelaksanaan cuti tahunan diatur lebih lanjut melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebagaimana tercantum dalam ayat (7).

Seiring dengan itu, pemerintah menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama sepanjang 2027. Berikut daftar lengkap hari cuti bersama yang ditetapkan pemerintah: 

1. Jumat, 5 Februari 2027: Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili 
2. Selasa, Jumat, dan Senin (9, 12, dan 15 Maret 2027): Cuti Bersama Idulfitri 1448 Hijriah 
3. Kamis, 25 Maret 2027: Cuti Bersama Wafat Yesus Kristus 
4. Selasa, 18 Mei 2027: Cuti Bersama Iduladha 1448 Hijriah 
5. Rabu, 19 Mei 2027: Cuti Bersama Hari Raya Waisak 2571 BE 
6. Jumat, 24 Desember 2027: Cuti Bersama Kelahiran Yesus Kristus