Pemerintah Rombak RUU Kadin, Hapus 184 Butir Masalah dan Perketat Pengawasan
Pemerintah mengusulkan sejumlah perubahan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri atau RUU Kadin, mulai dari fungsi, kewenangan, hingga mekanisme keanggotaan organisasi pengusaha. Usulan ini tertuang dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diserahkan pemerintah kepada DPR RI hari ini, Senin (16/11).
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan naskah DPR terdiri dari 13 bab dan 43 pasal. Pemerintah mengusulkan batang tubuh yang disederhanakan menjadi 8 bab dan 19 pasal. Dari 369 butir DIM, 184 butir diusulkan dihapus.
Ia mengatakan penghapusan ini bukan berarti materinya ditiadakan karena pengaturan teknis dan internal organisasi dialihkan pengaturannya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin.
“Karena itu, RUU ini bukan sekadar mengatur sebuah organisasi, tetapi menata cara negara dan dunia usaha bekerja sama dalam mendorong investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi,” ucap Budi.
Adapun pokok-pokok masukan pemerintah sebagai berikut:
Pertama, Kadin sebagai wadah induk. Kadin bersifat mandiri. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditetapkan dalam musyawarah nasional dan disetujui pemerintah melalui keputusan presiden. Ketua Kadin dipilih dalam musyawarah nasional melalui seleksi internal tanpa penetapan oleh presiden.
Kedua, kedudukan dan fungsi Kadin. Bab mengenai fungsi, tugas, dan wewenang diubah menjadi fungsi dan kegiatan, dan kewenangan yang melekat pada badan publik tidak dipertahankan. Tiga fungsi Kadin, yaitu advokasi kebijakan, pembinaan, dan pendampingan, tetap dipertahankan.
Ketiga, keselarasan dengan kewenangan sektoral. Penerbitan dokumen perdagangan luar negeri, termasuk surat keterangan asal, tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Kadin berperan membantu anggotanya memperoleh layanan tersebut. Istilah legalisasi surat usaha disesuaikan menjadi penandasan agar sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Kadin.
“Diplomasi ekonomi dilaksanakan bersama perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia serta penguatan kerja sama dengan perwakilan perdagangan, investasi, dan industri,” ucap Budi.
Keempat, penguatan peran Kadin dan keanggotaan. Pemerintah mendukung peran Kadin dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, penyusunan SKKNI, transformasi digital, promosi investasi, kemitraan usaha besar dengan UMKM, serta pembinaan hubungan antara pelaku usaha dan pekerja.
Sebagai terobosan, Kadin ditempatkan sebagai pihak yang memfasilitasi pemberian keanggotaan bagi pelaku usaha yang mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan berusaha, sehingga keanggotaan dan jangkauan Kadin semakin luas, khususnya bagi UMKM.
Kelima, tata kelola dan pengawasan. Pendanaan Kadin dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan diaudit. Sistem informasi Kadin tetap diatur dan dibangun secara terintegrasi dengan rincian pengaturan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta diselaraskan dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Kadin, tidak lagi sebatas dapat melakukan pengawasan, sehingga tata kelola Kadin akuntabel.
Keenam, ketentuan peralihan. Kadin berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 menyesuaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya paling lambat 1 tahun sejak undang-undang yang baru berlaku, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dicabut.
