Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2027 Naik 7,1% Jadi Rp 6,13 Juta

Nur Hana Putri Nabila
20 November 2026, 12:16
Upah Minimum Provinsi, UMP 2027, DKI Jakarta, Pramono Anung
ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/kye
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp 6,1 juta atau Rp 6.136.941.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp 6,1 juta atau Rp 6.136.941. Angka itu naik sebanyak Rp 407.065 atau 7,1% dibandingkan UMP 2026 lalu yang senilai Rp 5.729.876.

Pramono mengatakan kenaikan UMP Jakarta 2027 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ia juga menyebut telah menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 pada hari ini, Jumat (20/11).

“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” kata Pramono di Jakarta, Jumat (20/11). 

Pramono mengatakan pembahasan penetapan UMP Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari. Meski demikian, pembahasan tersebut berhasil diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan Kemnaker yaitu Sabtu (21/11) besok.

Pembahasan UMP DKI Jakarta Libatkan Tripartit

Ia menyebut proses pembahasan melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serikat pekerja atau buruh, dan organisasi pengusaha.

Penetapan UMP 2027, kata Pramono, berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selain itu, penetapan tersebut juga mengacu pada surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tahun 2026 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Pramono menjelaskan pembahasan itu melalui mekanisme tripartit dengan Pemprov DKI Jakarta bertindak sebagai mediator dan fasilitator untuk menjembatani perbedaan pandangan antara unsur serikat pekerja atau buruh dan organisasi pengusaha.

Proses tersebut juga melibatkan Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, serta pekerja dan buruh.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” ucap Pramono. 

 

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Nur Hana Putri Nabila

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...