Daftar UMP 2027 Terbaru Sejumlah Provinsi: Jakarta Rp 6,13 Juta, Bali Naik 42%

Ade Rosman
21 November 2026, 11:50
Pekerja berjalan saat jam pulang kerja di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 naik sebesar Rp 407.065 menjadi Rp 6.136.941. Angka itu naik 7,1% dibandingkan U
Katadata/Fauza Syahputra
Pekerja berjalan saat jam pulang kerja di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 naik sebesar Rp 407.065 menjadi Rp 6.136.941. Angka itu naik 7,1% dibandingkan UMP 2026 lalu yang senilai Rp 5.729.876.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Pemerintah menetapkan batas akhir penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 pada hari ini, Sabtu (21/11). Sebanyak 12 provinsi sudah menetapkan besaran UMP 2027 dan lainnya masih menunggu.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menuturkan,  Kemenaker dengan  Kementerian Dalam Negeri telah melakukan sosialisasi serta koordinasi dengan para kepala daerah mencakup Gubernur, Bupati, Walikota, hingga kepala dinas. Pemerintah pusat juga telah menyampaikan surat edaran berisikan data-data ekonomi dan ketenagakerjaan. 

“Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi. Lima hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi," ujar Yassierli seperti dikutip Sabtu (21/11). 

Selain itu batas untuk upah minimum kota/kabupaten adalah 25 November. Selanjutnya penambahan waktu lima hari untuk upah minimum sektoral kota dan kabupaten. 

Yassierli mengatakan, surat edaran tersebut merupakan panduan untuk penentuan daerah menentukan upah minimum sektoral dan panduan terkait dengan estimasi besaran kebutuhan hidup layak (KHL).

Seluruh pedoman tersebut termaktub dalam surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026, yang merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan terkait pengupahan.

Adapun, bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki UMP atau UMK 2026, pemerintah menggunakan formula penyesuaian upah minimum untuk menghitung besaran upah minimum 2027. Formula tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Di sisi lain, pemerintah juga menggunakan KHL tahun 2026 sebagai dasar penghitungan upah minimum 2027. KHL tersebut terdiri dari KHL provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK.  

Data KHL tahun 2026 menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung dengan metodologi akademis. Yassierli menyatakan, penggunaan data KHL untuk memastikan upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak.  

Daftar UMP 2027 di Sejumlah Provinsi di Indonesia:

1.  UMP DKI Jakarta naik 7,1%

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp 6,1 juta atau Rp 6.136.941. Angka itu naik sebanyak Rp 407.065 atau 7,1% dibandingkan UMP 2026 lalu yang senilai Rp 5.729.876. 

Pramono mengatakan kenaikan UMP Jakarta 2027 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ia juga menyebut telah menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 pada hari ini, Jumat (20/11). 

“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” kata Pramono di Jakarta, Jumat (20/11).  

Pramono mengatakan pembahasan penetapan UMP Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari. Meski demikian, pembahasan tersebut berhasil diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan Kemnaker yaitu Sabtu (21/11). 

2. UMP Banten: Rp 3.372.828,70 (naik 8,77%)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten Tahun 2027. Nilainya mengalami kenaikan sebesar 8,77% dibandingkan tahun sebelumnya. 

"Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2027 sebesar R p3.372.828,70, naik sebesar 8,77% atau Rp 271.947," ujar Gubernur Banten Andra Soni di Kota Serang, seperti dikutip Sabtu (21/11).

Penetapan kenaikan upah sebesar Rp 271.947 tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027.

Andra Soni menjelaskan, keputusan tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi Banten, tingkat inflasi, hingga pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya. 

Selain aspek kesejahteraan buruh, Pemprov Banten juga memperhatikan keberlangsungan dunia usaha agar kebijakan pengupahan tetap selaras dengan iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah. 

3. UMP Sumatera Selatan: Rp 4.210.059 (naik 6,77%) 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengumumkan UMP 2027 sebesar Rp 4.210.059  naik Rp 267.096 dibandingkan tahun sebelumnya. 

Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan, kenaikan UMP 6,77% ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2027.

“Upah minimum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027 sebesar Rp4.210.059. Kenaikannya Rp267.096 dibanding tahun sebelumnya. Ini 6,77 persen,” katanya.

Herman Deru menuturkan, penetapan UMP tersebut merupakan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel pada 18 November 2026 dengan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja.

Ia menyebut, keputusan tersebut juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan serta surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B/M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

4. UMP Sumatera Utara naik menjadi Rp 3,41 juta

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memutuskan UMP 2027 sebesar Rp 3.410.000, naik Rp 181.001 dari UMP 2026 sebesar Rp 3.228.949.

Perhitungan kenaikan tersebut menggunakan formula inflasi sebesar 2,71% ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79% dengan faktor alfa 0,6045. Berdasarkan formula tersebut, diperoleh persentase kenaikan sebesar 5,61%.

"Kami harap kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak," kata Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, di Medan, Jumat (20/11), dikutip dari laman resmi Pemprov Sumut. 

5. UMP Lampung: Rp 3.285.152 (naik 7,79%)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 3.285.152,48. Angka ini meningkat sekitar 7,79% dari UMP tahun sebelumnya.

"Untuk Provinsi Lampung kemarin, kami bersama Dewan Pengupahan setelah melaksanakan rapat selama dua hari, dan telah menyelesaikan terkait penentuan upah minimum provinsi. Ini sudah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Lampung," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu saat dihubungi di Bandarlampung, Jumat, dikutip dari Antara. 

Ia mengatakan telah disepakati bahwa upah minimum provinsi di Lampung mengalami kenaikan Rp 237.418,48 dari UMP 2026.

6. UMP Kepulauan Riau, Rp 4.229.356 (naik 9,02%)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 4.229.356, meningkat 9.02% dari tahun sebelumnya atau sebesar Rp 349.836. Pada 2026, UMP Kepulauan Riau sebesar Rp 3.879.520.

Penetapan tersebut dilakukan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1232 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Selain UMP, Gubernur Ansar juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kepri Tahun 2027 sebesar Rp 4.253.968. Nilai tersebut naik Rp 351.872 atau 9,02 persen dibandingkan UMSP Tahun 2026 sebesar Rp 3.902.096.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Diky Wijaya, menjelaskan bahwa penetapan UMP dan UMSP Tahun 2027 telah melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Kepri dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

“Penetapan ini merupakan hasil pembahasan bersama seluruh unsur Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau, dengan memperhatikan rasa keadilan, kondisi perekonomian, serta keberlangsungan dunia usaha di Kepulauan Riau,” kata Diky, mengutip laman resmi Pemprov Kepulauan Riau, Sabtu (21/11).

7. UMP Riau Naik 6,63%

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto meneken SK UMP Riau 2027 yang mana ditetapkan naik sekitar 6,63% dari tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Ronni Rakhmat mengatakan,  besaran UMP Riau 2027 yang telah ditetapkan naik sebesar Rp 250.646 dibanding 2026, yakni Rp 4.031.142.

“Kemudian untuk UMP Sektor Migas Riau 2027 sebesar Rp 4.054.676, angka ini naik 6,63% atau sebesar Rp 252.110 dari tahun 2026. Dan UMP Sektor Pertanian atau Perkebunan 2027 sebesar Rp 4.034.603, angka ini nail 6,63% atau sebesar Rp250.862 dari tahun 2026,” kata Ronni. 

8. UMP Kalimantan Utara Rp 4.027.901 naik Rp 252.658 (sekitar 6,69%)

Besaran UMP 2027 Kalimantan Utara naik sekitar 6,69% dari tahun sebelumnya, yang mana UMP Kalimantan Utara 2027 ditetapkan sebesar Rp 4.027.901.

Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang menerbitkan ketetapan tersebut melalui Surat Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/546/2026 tentang UMP Tahun 2027 dan Nomor 100.3.3.1/547/2026 tentang UMSP Tahun 2027.

Zainal menjelaskan, penetapan upah minimum telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, akademisi, serta data ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Dalam pembahasan, kami memperhatikan sejumlah indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang disampaikan BPS Kaltara,” kata Zainal, mengutip laman Diskominfo Kaltara.

Zainal menjelaskan, perhitungan UMP mengacu pada ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Formula pengupahan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1.

Dari hasil pembahasan dan mekanisme pengambilan keputusan dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi, UMP Kaltara Tahun 2027 akhirnya ditetapkan sebesar Rp 4.027.901.

Jika dibandingkan dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Kaltara Tahun 2026 sebesar Rp5.198.544, UMP Kaltara 2027 telah mencapai 77,48 persen dari nilai KHL tersebut.

Selain UMP, ditetapkan pula UMSP Tahun 2027 untuk tiga sektor usaha, dengan rincian sektor pertanian kelapa sawit sebesar Rp4.053.065, sektor pertambangan batu bara sebesar Rp 4.061.619, dan sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 4.070.174.

9. UMP Kalimantan Timur Naik 7,02% jadi Rp 4.046.360

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 4.046.360, naik 7,02% dibandingkan dengan UMP 2026 sebesar Rp 3.762.431.

10. UMP Sulawesi Utara: Rp 4.323.465 (naik Rp 320.835)

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 4.323.465, meningkat sekitar Rp 320.835 dari UMP 2026 yang sebesar Rp 4.002.630.

Yulius mengatakan, pengumuman dan penetapan UMP 2027 tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Dia menjelaskan, pada Pasal 137 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2036, disebutkan gubernur wajib menetapkan UMP dan upah minimum sektoral provinsi dengan batas pengumuman pada 21 November 2026.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan, kata dia, yaitu keadaan 'force majeure' yang terjadi di Sulut, pertimbangan kesejahteraan dan peningkatan daya beli pekerja serta memberikan kenyamanan bagi investor, pengusaha dan pelaku usaha.

“UMP yang ditetapkan tersebut berlaku bagi pekerja dan buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun,” kata Yulius, dikutip dari Antara. 

11. UMP Bali Rp 4,559 juta naik Rp 1.351.828 (42,15%)

Gubernur Bali, Wayan Koster menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 4.559.287, angka ini meningkat sekitar 42,15% atau Rp 1.351.828  dari tahun sebelumnya. 

“UMP Bali Tahun 2027 sebesar Rp 4.559.287,00 per bulan,” kata Koster, dalam keterangan resmi, dikutip dari Anatara.

Koster menyebut keputusan yang dibuat juga menetapkan upah minimum sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 pada sektor hotel bintang sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 sebesar Rp 4.644.907,00 per bulan.

Terkait pertimbangan dalam memutuskan UMP Bali 2027, Gubernur Koster menjabarkan pertimbangan pertama penetapan ini adalah melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 35A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Pertimbangan berikutnya merujuk pada Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tanggal 18 November 2026 tentang Rekomendasi Penetapan UMP dan UMSP Bali Tahun 2027 berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

12. UMP Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp 2.602.441 (naik 5,97%)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menaikkan UMP 2027 sekitar 5,97% dari sebelumnya Rp 2.455.498 pada 2026 menjadi Rp 2.602.441 pada 2027.

Gubernur NTT, Melki Laka Lena mengatakan, kenaikan UMP tersebut berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi NTT dengan menggunakan nilai alfa 0,70. 

“Penetapan UMP ini telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur-unsur serikat pekerja, pengusaha, akademisi, dan pemerintah,” kata Melki di Kupang, dikutip dari Antara.

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Ade Rosman

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...